alexametrics

Risalah Hati Penyintas Covid: Andai Dulu Pemerintah Tidak Bercanda…

21 Juli 2021, 16:24:13 WIB

JawaPos.com – Pemerintah hingga detik ini masih terus memutar otak untuk menekan angka penularan Covid-19 yang merajalela. Tanpa mengecilkan fakta bahwa ada tren penurunan kasus dan angka kesembuhan yang cukup banyak, seluruh pihak rasanya harus berbesar hati mengakui bahwa penanganan Covid-19 di Tanah Air masih sangat jauh dari kata baik.

Tidak maksimalnya penanganan kasus Covid-19 sudah diakui sendiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang secara lugas meminta maaf kepada rakyat pada pekan lalu secara live streaming. Tidak lama kemudian, beberapa pemangku kebijakan lain di tingkat nasional sampai daerah pun ikut mengutarakan permintaan maaf yang selama ini tidak pernah terucap.

Namun, bagi beberapa orang, khususnya mereka yang berhasil bertahan hidup setelah terpapar Covid-19, permintaan maaf tersebut sudah sangat terlambat. Pencegahan penularan yang tidak berjalan dengan baik ini disebabkan karena sejak awal pemerintah tidak pernah menganggap serius keberadaan Covid-19, hingga akhirnya pada 2 Maret Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa Covid-19 sudah masuk ke bumi nusantara.

“Penanganan Covid-19 di Indonesia sudah salah sejak awal. Awal virus ini merebak, malah dibercandain,” ujar DP, 34, salah satu penyintas Covid-19 kepada JawaPos.com.

Omongan DP memang tidak mengada-ada. Tahun lalu, saat posisi Menteri Kesehatan masih dipegang oleh Terawan Agus Putranto, pemerintah berusaha tidak membuat rakyat panik soal wabah Covid-19. Sayangnya, upaya ini dilakukan dengan cara yang, bisa dibilang, sangat menggampangkan. Mulai dari cukup minum jamu, hingga tidak perlu memakai masker, semua disampaikan secara gamblang kepada publik lewat awak media.

Terbukti, pemerintah pun saat ini masih kewalahan menanggulangi Covid-19. Berbagai istilah kebijakan mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, PPKM Darurat, hingga yang terbaru dengan sistem kategori level 1-4 sudah dijalankan. Nyatanya, kondisi sama sekali tidak membaik.

“Sebagai orang yang sudah terpapar Covid-19, saya bisa bilang penanganan Covid-19 di Indonesia khususnya Jakarta, sudah sangat buruk. Dari sekian banyak aturan, ujung-ujungnya seperti seleksi alam saja. Yang kuat bertahan hidup, yang lemah mati,” ujar DP lagi.

 

Tidak Diurus RT

 

DP menuturkan, ia terkonfirmasi positif Covid-19 pada 29 Juni lalu. Tidak hanya dirinya, istri dan kedua anaknya yang masih balita pun ikut tertular. Karena hanya bergejala ringan, DP dan keluarganya memutuskan untuk menjalankan isolasi mandiri di rumahnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Selama menjalani proses isoman inilah DP mengaku melihat bobroknya sistem penanganan Covid-19 serta ketidakpedulian khalayak sekitar dengan virus ini.

“Saya selama isoman betul-betul tidak ada kontrol. Saya dicuekin sama RT. Padahal udah lapor, tapi cuma suruh isoman aja. Cuma disuruh pakai minyak kayu putih, nanti juga sembuh,” kenang DP.

DP juga menceritakan bahwa sama sekali tidak ada bantuan makanan yang datang kepadanya. “Cuma dapat beras sekarung kecil yang 6 kg. Akhirnya saya tetap order makanan online, bahkan kadang keluar rumah untuk beli makanan, tentunya dengan menjalankan prokes,” ujarnya.

Karena pihak RT acuh tak acuh, DP akhirnya menggunakan relasinya untuk meminta bantuan ke kepala Puskesmas setempat untuk memonitor ia dan keluarganya.

“Alhamdulillah akhirnya dipantau dokter. Saya bisa menjelaskan detail gejala-gejala yang saya, istri, dan anak-anak saya alami. Dikasih resep obat dan vitamin juga,” katanya

DP melanjutkan, semasa isoman, ia juga miris melihat orang-orang yang begitu tidak peduli dengan penyebaran virus ini. Mereka yang sudah terpapar Covid-19 maupun yang masih berstatus suspect bisa dengan santainya keluar rumah dan berinteraksi satu sama lain.

“Ini yang ngeri. Bayangkan saja berapa banyak orang kondisinya seperti saya, tapi dia tetap keluar rumah karena nggak ngerti cara menangani Covid, dan nggak dikontrol lingkungan,” katanya.

Bahkan, DP pernah menyaksikan sendiri ada dua orang yang masih terpapar Covid-19 dengan santainya bercengkerama sembari mengantri makanan.

“Malah dengan santainya mereka buang ludah di depan saya. Memang kondisinya udah separah itu. Apa nggak ngeri yang seperti ini? Beberapa waktu lalu ada epidemiolog bilang bahwa sudah separuh lebih warga Jakarta sebetulnya sudah terpapar Covid-19. Kalau lihat keadaannya seperti yang saya ceritakan tadi, saya yakin banget itu benar adanya,” kata DP.

Namun, lanjut DP, kondisi memprihatinkan seperti ini kembali lagi kepada keseriusan pemerintah. Ia menilai, ketimbang kerap menggonta-ganti istilah, ada bagusnya pemerintah mulai memikirkan opsi penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

“Padahal kita punya UU tentang karantina kesehatan. Jika memungkinkan, harusnya dipakai saja UU tersebut. Mengganti-ganti istilah seperti ini sama saja memperlihatkan bahwa jajaran yang ada saat ini tidak bisa mengurus negara,” katanya.

Apa yang disuarakan DP mungkin adalah risalah hati serupa yang dirasakan jutaan masyarakat lain yang sekarang sedang berjudi dengan nasib untuk bisa terus bernapas di masa yang penuh ketidakpastian ini. Kesaksian DP boleh dibilang merupakan potret kecil yang bisa mewakili kualitas pemerintah dalam menangani rakyatnya, dan kemauan rakyatnya dalam menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Sesal memang tiada berguna. Suka atau tidak, harus bisa diterima bahwa tindakan pemerintah yang tidak menganggap Covid-19 sebagai hal serius pada 2020 lalu harus dibayar mahal dengan ribuan nyawa yang hilang, ribuan karyawan yang di-PHK, ribuan tempat usaha yang tutup, bahkan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa pejabat yang berusaha memancing di air keruh.

Menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya, adalah sebaik-baiknya tindakan yang bisa dilakukan manusia untuk melindungi diri dan orang lain hingga pandemi ini enyah dari Indonesia dan dunia.

Andai dulu pemerintah tidak bercanda…

Editor : Banu Adikara

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads