alexametrics

ICJR Pertanyakan Tewasnya Tahanan Narkotika di Lapas Polres Jaksel

17 Januari 2022, 13:50:07 WIB

JawaPos.com – Institute for Criminal Justice Roforme (ICJR) menyesalkan tewasnya seorang tahanan narkoba berinisial FNS. Dia meninggal saat menjalani perawatan di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (13/1).

Meskipun diduga FNS meninggal dunia karena sakit demam dan tidak nafsu makan, tetapi hal ini harus didalami kebenarannya. Sebab, FNS meninggal pada saat menjalani masa penahanan.

“Meskipun Kapolres Metro Jakarta Selatan mengklaim bahwa kematian tahanan tersebut disebabkan sakit, Pernyataan ini patut diperiksa kebenarannya. Karena FNS meninggal pada saat menjalani masa penahanan, terlebih lagi ada klaim darinya bahwa ia pernah dipukuli dan ada tanda-tanda luka,” kata Maidina dalam keterangannya, Senin (17/1).

Terlebih berdasarkan keterangan yang diperoleh ICJR, rekan FNS yang pernah menjenguk di rumah sakit, pernah mendengar FNS mengeluhkan sakit disekujur tubuhnya. Bahkan rekan FNS melihat luka di kaki kulitnya pecah, yang menimbulkan bercak darah di bagian paha.

Dia berujar, indikasi penyiksaan seseorang yang sedang menjalani proses hukum bukanlah kejadian pertama kali, terlebih dalam perkara narkotika. Sebelumnya, pada Agustus 2020 lalu, publik dihebohkan atas dugaan penyiksaan yang dialami Hendri Alfred Bakar.

Kematian Hendri saat menjadi tahanan Polresta Barelang Batam diduga akibat penyiksaan. Dugaan penyiksaan tersebut terjadi karena ketika meninggal, kepala Hendri ketat dibungkus plastik dengan selotip coklat yang tebal. Selain itu, terdapat bekas memar di tubuh Hendri.

“Praktik penyiksaan dalam proses hukum ini sesungguhnya telah lama dilaporkan komunitas pengguna narkotika di seluruh Indonesia,” ujar Maidina.

Berdasarkan temuan lapangan yang dilakukan oleh LBH Masyarakat pada 2011 menyebutkan, dari 388 tersangka kasus narkotika terdapat 115 tersangka mengalami penyiksaan. Studi tersebut dipertegas kembali pada 2021 yang menemukan bahwa dari 150 peserta penyuluhan hukum di rumah tahanan di Jakarta, terdapat 22 orang mengalami penyiksaan di tingkat kepolisian.

“Dalam konteks penyiksaan tersebut, peristiwa yang diduga menimpa FNS dan Hendri ini telah menjadi tanda keras,” ungkap Maidina.

Maidina menyebut, terdapat tiga permasalahan mendasar yang menjadi faktor pendorong terjadinya praktik penyiksaan pada tahanan kepolisian ini. Pertama, berkaitan dengan hukum acara pidana di Indonesia.

Dia berujar, bahwa keputusan untuk menahan ada di tangan penyidik, ataupun di otoritas yang melakukan penahanan. Padahal sesuai dengan ketentuan ICCPR dan Komentar Umum mengenai hak kemerdekaan, keputusan mehanan dalam peradilan pidana harus datang dari otoritas lain untuk menjamin pengawasan berjenjang.

“Pun penilaian kebutuhan penahanan harus substansial, tidak hanya berbasis ancaman pidana. Mau tak mau KUHAP harus direvisi, kewenangan penahanan di kantor-kantor kepolisian juga harus dihapuskan,” beber Maidina.

Kedua, kebijakan keras narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mudah sekali menjerat pidana seseorang. Terbukti kasus paling banyak datang dari implementasi kebijakan narkotika, banyak korban penyiksaan datang dari kasus penggunaan narkotika yang sedari awal tidak perlu diproses secara pidana, harusnya dapat diintervensi dengan pendekatan kesehatan.

“Revisi UU Narkotika yang menjamin dekriminalisasi bagi penggunaan narkotika harus didorong,” tegas Maidina.

Ketiga, minimnya pengawasan yang efektif pada tempat-tempat penahanan secara real time. Penahanan pada tersangka maupun terdakwa adalah situasi yang timpang, dimana tersangka atau terdakwa berhadap langsung dengan kewenangan negara. Sehingga dalam proses ini, harus ada pengawasan yang ekstra dan berlapis, baik internal maupun eksternal.

Karena itu, untuk mencegah agar kejadian penyiksaan tidak terus berulang, secara normatif sepatutnya Indonesia segera meratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) guna memperkuat pengawasan dan pemantauan di tempat-tempat penahanan atau serupa tempat tahanan.

“Untuk sementara ini, lembaga negara yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK, dapat segera melakukan pemantauan dan pengawasan pada rutan dan lapas yang diduga berpeluang menjadi tempat penyiksaan, termasuk tempat-tempat penahanan di kepolisian. Kedepan, ratifikasi OPCAT diperlukan untuk menjamin pengawasan KuPP tersebut tersistem dan real time,” cetus Maidina.

Terpisah, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdi Susianto membenarkan adanya tahanan kasus narkotika yang tewas berinisial FNS. Saat ini, jemazah sudah diberikan kepada keluarga dan dikebumikan.

“Benar, tahanan Satresnarkoba di RS Polri Kramat Jati karena sakit demam dan tidak nafsu makan. Saat ini jenazah sudah diterima keluarga dan dibawa ke kampungnya,” pungkas Budhi.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads