alexametrics

Kemenhub Minta Pemprov DKI Benahi Aturan Pengguna Grabwheels

14 November 2019, 22:33:33 WIB

JawaPos.com – Direktur Jenderal Angkutan Darat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setyadi menyatakan, izin penggunaan skuter listrik sewa menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Karena belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Angkutan Jalan.

“Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22/2009 itu kendaraan bermotor. Ini (skuter listrik) tidak ada klasifikasinya,” kata Budi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (14/11).

Budi menuturkan, tidak menutup kemungkinan skuter listrik akan menjadi alat transportasi yang diatur pemerintah. Apalagi, revisi Undang-Undang Nomor 22/2009 masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR 2019—2024.

Namun, tidak adanya aturan mengenai skuter listrik di undang-undang yang ada saat ini, membuat izin dan pengaturannya berada di bawah kewenangan Pemerintah DKI Jakarta. Karena hingga kini belum masuk klasifikasi dalam kendaraan.

“Itu (skuter listrik) masuk ke dalam klasifikasi bukan kendaraan. Regulasinya ada di Pemda (pemerintah daerah),” ujarnya.

Budi menyebut jalur sepeda di Ibu Kota adalah wilayah yang paling mungkin digunakan oleh skuter listrik, bukan di trotoar atau JPO. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mengaku sedang menyusun aturan terkait skuter listrik, dan ditargetkan selesai pada Desember 2019.

“Ada regulasi bagaimana penggunaan Grabwheels ini di sekitar DKI Jakarta terkait batas usia pengguna, jenis Pergub-nya angkutan perorangan yang menyangkut jenis angkutannya apa saja, spesifikasi teknis, dan pembatasan wilayah operasi,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, bahwa skuter listrik yang dikelola pihaknya dengan brand Grabwheels telah dirancang dengan fitur keamanan, seperti pembatasan kecepatan 15 km/jam, tidak boleh melawan arus, tidak boleh menggunakannya di trotoar, dan kewajiban menggunakan helm.

“Patroli GrabWheels nanti untuk berikan denda otomatis kepada pengguna skuter yang melawan aturan-aturan ini. Serta teknologi yang bisa otomatis batasi tempat penggunaannya. Kita sedang coba. Apakah bisa dijalankan atau tidak,” ucap Ridzki.

Terkait kecelakaan yang menelan korban jiwa, Ridzki mengaku masih menunggu hasil penyelidikan dari Kepolisian, karena melibatkan mobil.

“Ke depannya akan mengubah beberapa syarat dan ketentuan lebih benar. Tidak boleh lebih dari satu orang, orang tua tidak boleh beri ke anak kecil, lawan arus,” tukasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads