alexametrics

APBD Perubahan DKI Jakarta 2019 Disepakati Rp 86,89 Triliun

14 Agustus 2019, 16:16:33 WIB

JawaPos.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, menandatangani nota kesepahaman mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019. Acara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8).

Hasil pembahasan disepakati APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 86,89 triliun. Angka ini turun dari anggaran penetapan awal yaitu sebesar Rp 89 triliun. Anies berharap dari kesepakatan ini, program-program tahun 2019 dapat dituntaskan dengan baik.

“Alhamdulillah tadi kita telah tuntas di dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS. Harapannya dengan ini nanti kita akan bisa finalisasi program-program tahun 2019. Angka yang disepakati adalah Rp 86,89 triliun. Jadi ini yang kemudian menjadi final,” ujar Anies.

Anies menegaskan, penurunan anggaran tidak akan berdampak pada implementasi program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta. “Jadi yang dikatakan turun 2,4 triliun itu adalah hitungan accounting-nya, karena asumsi SILPA yang semula diperkirakan Rp 12 triliun, ternyata menjadi Rp 9,5 triliun,” jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Istimewa)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, perencanaan anggaran harus lebih baik agar penyerapan anggaran semakin besar. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) bisa berkurang setiap tahun.

“Karena sisanya (SILPA) yang diperkirakan Rp 12 triliun, ketika selesai audit SILPA nya Rp 9,5 triliun, maka kita melakukan penyesuaian, menjadi dikurangi 2,4 triliun,” pungkas Anies.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemprov DKI Jakarta harus melaksanakan proses penyusunan Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, mulai dari pembahasan rancangan KUPA dan rancangan PPAS kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dibahas dan disepakati bersama.

Hal ini menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 ini meliputi perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon sementara per urusan dan SKPD/UKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2019.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan

Close Ads