alexametrics

Dishub DKI Kaji Pemberlakuan Sistem Ganjil Genap seperti Asian Games

12 Juli 2019, 20:12:28 WIB

JawaPos.com – Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengkaji pemberlakuan pembatasan operasional kendaraan dengan sistem ganjil genap selama 15 jam. Kajian itu berdasar pada usulan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, BPTJ memang memberikam usulan sistem ganjil genap seperti Asian Games diterapkan kembali, meskipun event akbar tersebut sudah selesai. BPTJ berdalih sistem tersebut menjadi yang paling ampuh dalam mengurai kemacetan di ibu kota.

Kini, pihak Dishub belum mengamini usulan tersebut. Apalagi bakal diberlakukan juga untuk kendaraan roda dua. “Belum diputuskan soal itu,” ucap Syafrin saat dihubungi, Jumat (12/7).

Selama Asian Games berlangsung, petugas memberlakukan sistem ganjil genap selama 15 jam. Terhitung dari pukul 06.00-21.00 WIB. Ketika itu, kata mantan Kabid Angkutan Darat Dishub DKI itu, penerapan ganjil genap ditujukan untuk menyokong kesuksesan Asian Games. Jika sistem itu akan diterapkan untuk aktivitas sehari-hari, maka harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu secara matang.

Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberlakuan sistem pembatasan operasional kendaraan dengan sistem ganjil genap seperti pada waktu Asian Games. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

“Akan kita coba pelajari dari sisi kami sebagai Pemprov. Dalam mengambil keputusan, itu banyak aspek harus dinilai. Jadi kita akan lakukan dari kajian BPTJ, akan lakukan kajian kembali secara komperhensif,” tutupnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya mendukung wacana sistem ganjil-genap di Ibu Kota seperti yang diterapkan pada perhelatan Asian Games Agustus 2018 lalu dipermanenkan. Jika kebijakan hal tersebut berdampak positif, maka polisi sangat mendukung dipermanenkan.

Memang tak bisa dipungkiri sistem ganjil-genap yang diterapkan saat Asian Games lalu cukup membantu mengurai kemacetan Jakarta. “Kalau memang itu mengurangi kemacetan dan memang sudah diteliti oleh Pemprov, kita oke saja (mendukung),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono.

Dia menegaskan, polisi tak punya hak mempermanenkan. Pihaknya hanya akan menjalankan jika kebijakan itu diterapkan. Yang punya wewenang untuk mempermanenkan hal tersebut adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Argo menilai ada baiknya hal itu ditanyakan terlebih dulu ke pihak Pemprov DKI Jakarta. “(Iya mengikuti saja) Yang punya wewenang kan sana (Pemprov DKI Jakarta),” pungkas dia.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan


Close Ads