alexametrics

Pemprov DKI Beberkan Kriteria Trotoar yang Bisa Digunakan Berjualan

11 September 2019, 18:57:06 WIB

JawaPos.com – Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji aturan terkait kemungkinan Pedagang Kaki Lima (PKL) diberi lapak berjualan di atas trotoar. Sejauh ini, Pemprov memastikan ada spesifikasi khusus trotoar yang dapat mengakomodir keberadaan PKL.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, trotoar dengan lebar 1,5 meter dipastikan tak dapat ditempati PKL. Sebab, akan mengganggu pejalan kaki. Namun, trotoar yang luasnya 6-7 meter dianggap dapat berfungsi sebagai trotoar multifungsi bagi pejalan kaki dan PKL.

“Ada yang memang (trotoarnya) lebarnya enggak bisa diapa-apain, memang tetap 1,5 meter. Itu berarti sudah clear enggak boleh. Tapi ada wilayah yang lain yang bisa digedein sampai 6-7 meter. Nah, itu mungkin bisa berkolaborasi,” kata Hari di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/9).

Hari menjelaskan, adanya trotoar multifungsi ini sebetulnya bisa memberikan manfaat bagi pejalan kaki. Pada dasarnya trotoar multifungsi tidak boleh mengganggu hak pejalan kaki.

“Artinya sebenarnya begini, PKL itu yang baik itu yang bisa berkolaborasi dengan pejalan kaki. Coba jalan kaki dari mulai Thamrin ke Sudirman, gede-gede kan. Sepanjang itu enggak ada PKL, enggak ada makanan, asin kan?,” kata Hari.

“Nah kalau seandainya kamu jalan, terus di situ ada kayak foodtruck atau apa yang bersih, ada minuman, ada apa. Kan duduk di bangku sambil minum, jalan lagi. Sebenarnya itu tadi membantu, membantu pejalan kaki nyaman,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hari menjelaskan, apabila kebijakan ini direalisasikan, Pemprov DKI akan meminta Satpol PP guna melakukan pengawasan. Dengan demikian, kenyamanan pejalanan kaki tetap terjaga. Serta tidak ada pedagang yang bandel.

“Kalau soal pengawasan nanti kan ada instrumen yang lain, Satpol PP atau apa. Yang penting saya tugasnya hanya membangun, merevitalisasi trotoar, yang kecil menjadi besar, untuk kenyamanan si pejalan kaki,” tutupnya.

Meski begitu, Dinas Bina Marga menegaskan, sampai saat berjualan di atas trotoar belum diperbolehkan. Kajian oleh pemprov masih dilakukan. Nantinya Kebijakan pemprov akan dibuat berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Serta ada aturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengatur fungsi trotoar.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads