alexametrics

4 Jam Pertama, 941 Kendaraan Ditilang Langgar Perluasan Ganjil Genap

9 September 2019, 13:32:38 WIB

JawaPos.com – Dalam 4 jam pertama penindakan terhadap pelanggaran perluasan ganjil genap (gage) didapati ratusan kendaraan yang melakukan pelanggaran sampai dengan pukul 10.00, Senin (9/9). Para pelanggar pun langsung diberi sanksi tilang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

“Total tilang gage sebanyak 941 kendaraan,” ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9).

Total tersebut terbagi dari hasil tindakan sejumlah petugas. Diantaranya Sudit Gakkum 275 kendaraan, Satpatwal 8 kendaraan, Satgatur 22 kendaraan, Patroli Jalan Raya (PJR) 16 kendaraan, Satwil Jakarta Pusat 42 kendaraan, Satwil Jakarta Utara 251 kendaraan, dan Satwil Jakarta Barat 153 kendaraan. “Serta Satwil Jakarta Selatan tilang gage 121 kendaraan. Dan Satwil Jakarta Timur 53 kendaraan,” tambah Nasir.

Nasir menjelaskan, pelanggaran gage terbanyak terjadi di Jalan Gunung Sahari tepatnya di traffic light Bintang Mas, yakni 251 pelanggar. “Itu mungkin karena masih baru (diberlakukan) jadi tidak diketahui oleh mereka,” imbuhnya.

Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari ini, Senin (9/9/2019). Kini, ruas jalan yang terkena sistem pembatasan kendaraan tersebut bertambah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

Lebih lanjut, Nasir menyampaikan, pengakuan para pengemudi rata-rata melakukan pelanggaran gage karena baru melintas di ruas jalan perluasan gage. Namun, alasan itu tidak ditolelir, sebab sudah banyak spanduk dan rambu-rambu dipasang. “Kedua, orang banyak melanggar karena kebutuhan. Orang banyak melintas disitu. Itu yang jadi alasan utama pelanggar gage,” jelasnya.

Di sisi lain, Nasir memastikan rambu-rambu perluasan gage sudah banyak terpasang disejumlah titik. Jalan-jalan yang terhubung ke area gage juga telah diberi peringatan dengan rambu-rambu.

Sebelumnya, uji coba perluasan ganjil genap (gage) sudah berakhir sejak 6 September lalu. Terhitung mulai hari ini, petugas akan melakukan penindakan sesuai Undang-undang yang berlaku kepada para pelanggar kebijakan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memutuskan perluasan aturan ganjil genap berlaku pada Senin-Jumat, pukul 06.00-10.00 untuk pagi hari dan pukul 16.00-21.00 pada sedangkan untuk akhir pekan dan hari libur nasional tidak berlaku.

Polisi akan memberikan sanksi tilang bagi para pengendara roda 4 yang melanggar aturan tersebut. Tilang disesuaikan pada Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi dua bulan penjara atau denda administrasi sebesar maksimal Rp 500.000.

Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari ini, Senin (9/9/2019). Kini, ruas jalan yang terkena sistem pembatasan kendaraan tersebut bertambah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

Perluasan gage ini meliputi, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang).

Selanjutnya, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Raya, dan Jalan Gunung Sahari (sampai simpang Jalan RE Martadinata).

Pemprov juga menghapus kebijakan pengecualian terhadap on off ramp tol. Jika sebelumnya kendaraan dari luar area gage yang hendak masuk jalan tol atau dari jalan tol yang keluar ke jalan arteri gage mendapat pengecualian, kali ini aturan itu tidak berlaku.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pengecualian pada 12 jenis penggunaan kendaraan dalam perluasan gage tersebut. Yakni kendaraan berstiker disabilitas, ambulan, pemadam kebakaran, angkutan umum berplat kuning.

Juga terhadap sepeda motor, kendaraan berbahan bakar listrik dan gas, truk tanki bahan bakar, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan operasional dinas, TNI-Polri, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional, kendaraan evakuasi kecelakaan lalu lintas, hingga kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri, seperti pengangkut uang.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads