alexametrics

DKI Berlakukan PSBB, Abaikan Pembatasan Kini Bisa Dipidana

8 April 2020, 10:19:30 WIB

JawaPos.com – Jakarta telah ditetapkan sebagai daerah berstatus pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan demikian, semua pembatasan yang semula hanya bersifat imbauan, kini berubah menjadi kewajiban yang harus ditaati. Warga Jakarta yang melanggar aturan PSBB bisa ditindak tegas.

Penetapan PSBB untuk DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. ’’Saya perlu menetapkan PSBB untuk DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19,’’ ucap Terawan. Dia menerangkan, sebelum penetapan tersebut, Kemenkes melakukan kajian epidemiologis. Selain itu, meninjau kesiapan DKI dalam berbagai aspek untuk mendukung kelancaran PSBB. Mulai aspek ekonomi hingga sosial.

Setelah penetapan itu, Pemprov DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB secara konsisten. Tak hanya melakukan pembatasan, tetapi juga mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB di Jakarta dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang. Selama ini, masa inkubasi Covid-19 adalah 14 hari. Jika dirasa masih ada bukti persebaran, PSBB dapat diperpanjang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, penetapan PSBB bisa menjadi dasar untuk melarang orang berkerumun dengan alasan apa pun. Baik alasan kesenian, budaya, maupun pertandingan olahraga. ’’Keputusan ini untuk melindungi dari penularan Covid-19,’’ katanya.

Sementara itu, begitu status PSBB ditetapkan pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta langsung tancap gas. Tadi malam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa aturan PSBB akan diterapkan mulai Jumat (10/4). Hal itu disampaikan Anies setelah rapat bersama Forkopimda DKI dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI.

Menurut dia, PSBB memang harus segera dilaksanakan. Sebab, virus korona menyebar dari orang ke orang. ’’Karena itu, interaksi antarorang perlu dibatasi,’’ tegasnya.

Anies menyebutkan, Pemprov DKI sebenarnya sudah melaksanakan beberapa pembatasan selama tiga pekan terakhir (perincian lihat grafis). Bedanya, setelah mendapatkan surat persetujuan dari Menkes untuk melaksanakan PSBB, mereka memiliki aturan yang mengikat. Yakni, bisa melakukan penegakan hukum bagi warga yang melanggar. ’’Akan disusun peraturan yang memiliki kekuatan mengikat kepada warga. Jadi, pembatasan bisa ditaati,’’ katanya.

Ada beberapa pembatasan yang akan diberlakukan di Jakarta. Khusus untuk perekonomian, ada delapan sektor yang tetap diizinkan berkegiatan. Selain delapan itu, kegiatan industri untuk kesehatan juga diizinkan. Misalnya, perusahaan yang memproduksi sabun dan disinfektan.

’’Bagi yang diizinkan melakukan kegiatan, mereka harus mengikuti protap penanganan Covid-19. Ada physical distancing, mengharuskan penggunaan masker, serta fasilitas cuci tangan yang mudah,’’ ujarnya. Akan dilakukan penindakan terhadap perusahaan yang tidak diizinkan berkegiatan.

Anies juga menegaskan, sejak PSBB itu berlaku, di Jakarta tidak diizinkan adanya kerumunan lebih dari lima orang. Kondisi tersebut berlaku di seluruh Jakarta. ’’Kami akan ambil tindakan tegas. Mulai jajaran pemprov, TNI, dan kepolisian akan melakukan penertiban untuk memastikan seluruh ketentuan PSBB diikuti masyarakat. Kegiatan patroli akan ditingkatkan,’’ tambahnya.

Untuk kendaraan pribadi, Anies menegaskan tidak ada larangan beroperasi selama PSBB. Namun, dia mengimbau agar menjaga jarak antar penumpang. ’’Nanti dalam aturan dibahas secara detail batas jumlah orang yang naik di kendaraan,’’ ungkapnya.

Mengenai bantuan untuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak PSBB, Anies berjanji menyiapkannya. Dia menyatakan, PSBB akan berlaku selama 14 hari sejak diterapkan. Meski begitu, mereka bisa memperpanjangnya sesuai dengan kondisi. ’’Rincian (PSBB) seperti apa, segera dikeluarkan secara resmi. Sekarang masih proses finalisasi. Mudah-mudahan besok resminya sudah keluar,’’ ujarnya.

Selain Jakarta, Jawa Tengah juga menghendaki PSBB. Ketua Tenaga Ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Jawa Tengah Anung Sugihantono menuturkan, sebenarnya pihaknya berharap PSBB di Jakarta ditetapkan sejak Maret atau saat kasus nasional masih di bawah 500. ’’Pemerintah Jateng memperhitungkan, kalau Jabodetabek dilakukan PSBB sejak awal, pekerja dari Jawa Tengah dapat ditahan dan tindakan mitigasi dapat dilakukan secara maksimal,’’ katanya kemarin. Saat ini Pemprov Jateng sedang mengidentifikasi syarat pengajuan PSBB. ’’Identifikasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek teknis, tapi juga prosedur administratif serta implikasi penetapan PSBB di masyarakat,’’ ujarnya.

BANTU PERNAPASAN: Petugas medis dengan mengenakan alat pelindung diri menolong warga yang tergeletak di Jalan Cempaka Putih, Jakarta, Selaa (7/4). Belu jelas penyakit yang diderita pria itu. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

Sementara itu, Polri mulai memetakan daerah rawan kejahatan akibat penerapan PSBB. ’’Sudah ada telegram Kapolri soal ini,’’ kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombespol Asep Adi Saputra. Dengan pemetaan tersebut, akan diketahui pula cara penanganan kejahatan. ’’Cara menindaknya akan ditentukan agar bisa efektif membantu PSBB,’’ paparnya. Berdasar pengalaman selama ini, ada sejumlah hal yang akan dipantau. Di antaranya, penumpang pesawat terbang atau TKI yang pulang dari negara terpapar Covid 19 dan potensi penolakan pemakaman pasien korona yang meninggal. ’’Hoaks juga termasuk yang kami pantau,’’ terangnya.

Hoaks terkait dengan Covid-19 memang membutuhkan perhatian khusus. Hingga kemarin, Polri menemukan 76 kasus yang terkait dengan hoaks korona. ’’Jakarta, Jatim, dan Jawa Barat masih menjadi tiga provinsi tertinggi kasus hoaks virus korona,’’ jelasnya.

Pada bagian lain, layanan transportasi berbasis aplikasi juga ikut terdampak penerapan PSBB. Dalam salah satu pasal disebutkan, layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi, tetap boleh beroperasi dengan batasan hanya mengangkut barang, bukan penumpang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium Gabungan Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak upaya pemerintah menerapkan PSBB. Namun, Igun berharap pemerintah memperhatikan nasib para pengemudi ojek online (ojol). Jika aturan tersebut diterapkan, penghasilan driver ojol bakal merosot tajam. ’’Bisa menurunkan penghasilan hingga lebih dari 50 persen,’’ ujar Igun kemarin (7/4).

Karena itu, Igun mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada para pengemudi ojek online berupa bantuan langsung tunai Rp 100 ribu per hari. ’’Besaran nilai bantuan tersebut merupakan 50 persen dari penghasilan normal kami,’’ bebernya.

Selanjutnya, aplikator harus ikut membantu mendukung program pemerintah dengan menonaktifkan sementara fitur penumpang. Aplikator juga harus mendorong promosi layanan order makanan dan antar barang. ’’Ini menjadi kewajiban aplikator sebagai penyedia aplikasi agar permintaan di atas (order makanan dan antar barang, Red) dapat meningkat,’’ tambahnya. Dia juga meminta aplikator menurunkan potongan penghasilan driver dari 20 persen menjadi 10 persen.

Catatan Komunikasi Pemerintah

Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian tentang komunikasi politik pemerintah selama menghadapi pandemi Covid-19. Hasilnya, pemerintah dinilai sering melakukan blunder yang justru menjadi polemik di masyarakat.

Direktur LP3ES Wijayanto mengungkapkan, sedikitnya ada 37 pernyataan pemerintah yang memicu kontroversi. Itu terhitung sejak 1 Januari hingga 5 April lalu. ’’Banyak pernyataan yang memicu kepanikan, bahkan ketidakpercayaan publik,’’ katanya kepada Jawa Pos kemarin (7/4).

LP3ES membagi penelitian menjadi tiga fase. Pada fase pra-krisis, misalnya, tercatat ada 13 kekeliruan pemerintah yang disampaikan melalui media. Lalu, pada fase awal krisis, tercatat ada 4 blunder dan pada fase krisis ada 20 kekeliruan.

Wijayanto mengungkapkan, blunder yang terus terjadi telah menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dia menyarankan supaya pemerintah lebih transparan dan konsisten dalam menghadapi pandemi Covid-19. ’’Pemerintah harus lebih serius. Hanya dengan kepercayaan dan dukungan publik Indonesia bisa lepas dari bencana ini,’’ tegasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : agf/idr/lyn/mar/rya/c5/c19/oni/fal

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads