Polisi Tunggu Keputusan Dishub DKI Soal Penerapan Ganjil Genap Motor

6 Juni 2020, 15:55:46 WIB

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan ganjil genap kepeda sepeda motor. Hal ini menyusul adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi.

Kendati demikian penerapan kebijakan ini saat ini masih menjadi evaluasi. “Kemungkinan hari ini masih evaluasi sampai 7 hari kedepan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (6/6).

Yusri menerangkan, dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2020 memang disebutkan kebijakan ganjil genap motor diberlakukan sejak Pergub diterbitkan. Namun, kebijakan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menentukan kapan akan diberlakukan.

“Hasil rapat koordinasi kemarin ganjil genap ini masih kita ada evaluasi dulu sambil menunggu keputusan dari Dishub DKI. Dishub kalau mau memberlakukan kapanpun kita siap kepolisian ini,” jelasnya.

Sistem ganjil genap motor sendiri tak ada perbedaan dengan mobil. Ruas jalan yang diberlakukan untuk kebijakan ini pun sama. Hanya saja, sistem tilangnya berbeda.

Pelanggar hanjil genap mobil ditilang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Penilangan menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sedangkan ganjil genap motor diatur melalui Pergub. Sehingga penindakannya tidak menggunakan ETLE.

Begitu pula dengan sanksi yang diberikan pun tidak sama dengan pelanggar ganjil genap mobil. “Sanksi sosial dan denda Rp 250 ribu. Itulah yang dikatakan selama PSBB masa transisi, kalau tilang harus dengan peraturan yang lengkap,” pungkas Yusri.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlalukan kebijakan ganjil genap untuk mobil dan sepeda motor selama PSBB masa transisi. Kebijakan tersebut termuat dalam Pergub Nonor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Aturan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertanggal 4 Juni 2020.

Aturan ganjil genap ini tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a. “Kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas,” tulis Anies dalam Pergub tersebut.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads