alexametrics

Wagub DKI Jakarta Sebut Kepgub SIKM Segera Terbit

5 Mei 2021, 03:40:43 WIB

JawaPos.com–Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, Keputusan Gubernur (Kepgub) perihal surat izin keluar masuk (SIKM) sebagai syarat perjalanan selama larangan mudik segera terbit.

”SIKM insya Allah akan keluar, perubahannya sudah saya paraf. Insya Allah nanti SIKM akan segera disampaikan,” kata Riza seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta.

Lebih lanjut, Riza memastikan, pengurusan SIKM akan lebih cepat dan mudah. Sebab, proses administrasi dan verifikasi SIKM tak perlu lagi dilakukan di Pemprov DKI.

”Prinsipnya, ada SIKM mulai 6 sampai 17 Mei. Nanti diisi melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Kalau dulu melalui provinsi, nanti melalui kelurahan. Lebih mudah, cepat, dan lebih dekat untuk dilakukan verifikasi,” tutur Riza.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan warga yang hendak ke luar kota harus memiliki SIKM bagi pekerja informal dan masyarakat umum pada masa pelarangan mudik.

”Untuk SIKM hanya berlaku bagi pekerja informal dan masyarakat umum. Aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta hanya perlu membawa surat dinas dari kantor masing-masing apabila hendak ke luar kota,” kata Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo.

Pemprov DKI memastikan SIKM akan diberlakukan pada semua moda transportasi umum hingga kendaraan pribadi. Syafrin mencontohkan, SIKM akan dicek ketika menaiki angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menyekat pintu masuk hingga jalan tikus.

Pengaturan SIKM di ibu kota mengacu pada Adendum SE Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 serta SE Permenhub Nomor 13 Tahun 2021. Setidaknya, ada empat kategori warga yang diperbolehkan keluar-masuk di kawasan aglomerasi Jabodetabek.

Empat kriteria masyarakat yang boleh keluar masuk Jakarta dan wilayah algomerasi, yakni Bodetabek adalah:

  1. Pegawai instansi pemerintahan/aparatur sipil negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI dan anggota Polri dengan melampirkan surat izin tertulis atau SIKM dari pejabat setingkat eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  2. Pegawai swasta dengan melampirkan surat izin tertulis atau SIKM dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  3. Pekerja sektor informal melampirkan surat izin tertulis yakni SIKM dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  4. Masyarakat umum non pekerja melampirkan surat izin tertulis yakni SIKM dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads