JawaPos.com – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta agar pengawasan terhadap harga air bersih dari PAM Jaya ditingkatkan. Hal itu seiring dengan dijalinnya kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dengan PT Moya Indonesia.
“Jadi itu harus ada pengawasan yang ketat, yang jelas, transparan kan. Jangan sampai kemudian itu harganya air dinaikkan,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (2/2).
Pasalnya, ia menjelaskan bahwa alasan warga enggan membeli air dari PAM Jaya adalah karena harganya yang terbilang mahal.
“Selama ini kan hanya masyarakat tertentu aja (yang mengakses air dari PAM Jaya). ?akanya masyarakat kita lebih pilih pake air tanah karena air PAM itu mahal,” tegasnya.
Selama harga air bersih tak mengalami kenaikan setelah kerja sama dijalin dengan PT Moya Indonesia, Trubus mengungkapkan bahwa hal lainnya tak ada yang bermasalah.
“Kalau harganya tidak mahal dan masyarakat terjangkau sebenarnya tidak masalah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia. PKS itu adalah mengenai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan aset baru dengan skema pembiayaan bundling.
Anies menyebut merasa bersyukur karena proses panjang terkait masalah air di Jakarta akhirnya mulai terlihat titik terangnya. Ia menyatakan bahwa beragam tantangan lintas generasi yang dihadapi Jakarta terkait penyediaan air minum telah kini menemukan jalan terang.
“Kami percaya penandatanganan pagi ini merupakan babak bersejarah yang menjadikan keluarga di Jakarta mendapat air minum dengan mudah dan murah. Karena kita ingin hak dasar warga terpenuhi, maka negara harus hadir memberikan rasa kesetaraan,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10).
