JawaPos.com – PAM Jaya sudah resmi putus kontrak dengan AETRA dan Palyja. Namun, PAM Jaya menjalin kerja sama dengan mitra swasta lain, yaitu PT Moya Indonesia. Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, hal itu tak terhindarkan.
Pasalnya, ia mengatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air di Jakarta, PAM Jaya belum mampu berdiri sendiri. Sebab, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu tak memiliki perangkat yang cukup untuk mendistribusikan air bersih di Jakarta.
“Kalau PAM mampu untuk penuhi sendiri ya sendiri aja. Tapi kan masalahnya infrastrukturnya itu mahal. Untuk air bersih itu mahal infrastrukturnya,” ujar Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (2/2).
Hal itulah yang melatarbelakangi mau tak mau, PAM Jaya tetap mesti menggandeng mitra swasta dalam hal ini PT Moya Indonesia. Namun begitu, secara ideal, mengatakan bahwa kerja sama itu seharusnya tak terjadi.
“Tapi kan persoalannya dihadapkan kalau kebijakan ini kan harus pada tataran publiknya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan publik gimana? Kan itu masalahnya,” terang Trubus.
Dengan kebutuhan air bersih warga Jakarta yang hingga kini 70 persen warganya masih menggunakan air tanah, akademisi Trisakti itu memandang kerja sama dengan PT Moya sudah tepat dilakukan. “Menurut saya arahnya ini mempercepat memenuhi kebutuhan air di Jakarta air bersih. Caranya seperti itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia. PKS itu adalah mengenai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan aset baru dengan skema pembiayaan bundling.
Anies menyebut merasa bersyukur karena proses panjang terkait masalah air di Jakarta akhirnya mulai terlihat titik terangnya. Ia menyatakan bahwa beragam tantangan lintas generasi yang dihadapi Jakarta terkait penyediaan air minum telah kini menemukan jalan terang.
“Kami percaya penandatanganan pagi ini merupakan babak bersejarah yang menjadikan keluarga di Jakarta mendapat air minum dengan mudah dan murah. Karena kita ingin hak dasar warga terpenuhi, maka negara harus hadir memberikan rasa kesetaraan,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10).
