alexametrics

RUU Baru Bakal Hapus Kebijakan Donald Trump Soal Imigran

Bisa Hapus Travel Ban dari Negara Muslim
29 Januari 2020, 20:30:24 WIB

JawaPos.com – Demokrat memperingati tiga tahun penerapan kebijakan travel ban Presiden AS Donald Trump. Bukan dengan sukacita tentu saja. Tapi, dengan turun ke jalan dan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) baru yang diberi nama National Origin-Based Antidiscrimination for Nonimmigrants (NO BAN) Act. Jika RUU itu sampai disetujui, semua kebijakan Trump tiga tahun lalu tidak akan berlaku lagi.

’’Demokrat akan terus menentang usaha Trump yang tidak menghormati warisan budaya imigran kita yang membanggakan,’’ ujar Ketua House of Representative Nancy Pelosi Senin (27/1) seperti dikutip Al Jazeera.

Pada 27 Januari 2017, Trump menerapkan kebijakan yang melarang penduduk dari tujuh negara untuk masuk AS. Yaitu, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman. Itu adalah negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Kebijakan tersebut sering disebut sebagai muslim ban.

Kebijakan Trump itu memang tak bisa diterapkan sepenuhnya. Banyak negara bagian yang menentang dan mengajukan gugatan. Namun, tetap saja arus masuk dari tujuh negara tersebut diperketat. Sepekan lalu Trump bahkan mengungkap rencananya untuk memperluas kebijakannya pada tujuh negara lain. Yaitu, Tanzania, Belarus, Eritrea, Kirgistan, Myanmar, Nigeria, dan Sudan.

Pelosi menjelaskan bahwa NO BAN Act itu nanti punya dua tujuan utama. Menghapuskan semua kebijakan larangan perjalanan Trump yang sudah berlaku dan membatasi otoritasnya untuk mengeluarkan kebijakan serupa pada masa akan datang.

’’Dalam beberapa pekan ke depan, Komisi Yudisial House of Representative mengajukan dan membahas NO BAN Act untuk mencegah diskriminasi agama dalam sistem imigrasi kita,’’ terang Pelosi. Jika sesuai jadwal, pembahasan dilakukan dua pekan lagi.

RUU yang diusung Demokrat itu diusulkan sejak April tahun lalu. Saat itu 250 anggota Kongres dan ratusan lembaga, komunitas, dan organisasi hak sipil, keyakinan, serta keamanan nasional mendukung agar NO BAN Act dibahas untuk menjadi undang-undang.

Demokrat mungkin bisa dengan mudah membuat RUU tersebut disetujui di House of Representative. Sebab, mereka memiliki mayoritas suara. Namun, bisa dipastikan bahwa proposal itu akan terseok-seok saat memasuki senat yang dikuasai Partai Republik.

Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga yang membela para imigran. Misalnya, National Immigration Law Center. ’’Kami akan memastikan bahwa presiden AS di masa akan datang tidak bisa mengeluarkan perintah berdasar bias antimuslim atau permusuhan terhadap agama lain,’’ bunyi pernyataan lembaga yang berdiri sejak 1979 itu.

Pemberian visa seharusnya berdasar penilaian tiap-tiap individu secara menyeluruh.

LARANGAN PERJALANAN DI ERA TRUMP

2016
Donald Trump mencalonkan diri sebagai presiden AS. Salah satu janjinya adalah melarang muslim masuk AS sepenuhnya.

27 JANUARI 2017
Trump menjadi presiden AS. Dia mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang penduduk dari 7 negara masuk AS. Yaitu, warga Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman. Larangan itu berdampak pada lebih dari 150 juta orang.

6 MARET 2017
Korea Utara dan Venezuela masuk dalam daftar. Para kritikus menilai itu dilakukan agar kesannya larangan tersebut tidak merujuk pada negara mayoritas muslim saja.

22 JANUARI 2020
Trump berencana menambah daftar negara yang warganya dilarang masuk AS. Yaitu, Tanzania, Belarus, Eritrea, Kirgistan, Myanmar, Nigeria, dan Sudan.

27 JANUARI 2020
Demokrat menyatakan akan mengajukan RUU untuk mencabut kebijakan larangan perjalanan Trump.

Sumber: Washington Post, BBC

Editor : Edy Pramana

Reporter : (sha/c7/dos)



Close Ads