AS Tuduh Tiongkok Perluas Persenjataan Nuklir secara Masif di Tengah Kekhawatiran Perlombaan Senjata Baru

Peluncuran rudal nuklir DF-5C saat parade militer memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing, Tiongkok (The Guardian)

JawaPos.com - Ketegangan dalam pengendalian senjata nuklir global kembali memuncak setelah berakhirnya rezim perjanjian internasional yang membatasi jumlah hulu ledak strategis. Di tengah kekosongan aturan tersebut, Amerika Serikat (AS) menuduh Tiongkok melakukan perluasan persenjataan nuklir yang masif, menimbulkan kekhawatiran dunia akan dimulainya kembali perlombaan senjata nuklir antara kekuatan besar.

Pemerintahan AS menilai bahwa Tiongkok secara sengaja memperbesar persenjataan nuklirnya tanpa keterbukaan dan batasan yang jelas, mengikis ketertiban global yang selama puluhan tahun dibangun melalui perjanjian pengendalian senjata. Tuduhan ini disampaikan di Conference on Disarmament di Jenewa sebagai bagian dari tekanan Washington agar Beijing terlibat dalam perjanjian baru yang mencakup tiga kekuatan nuklir utama dunia. 

Dilansir dari The Guardian, Selasa (24/2/2026), AS menuduh bahwa perjanjian New START, perjanjian terakhir yang membatasi jumlah hulu ledak nuklir antara AS dan Rusia gagal memperhitungkan laju perluasan program nuklir Tiongkok yang cepat dan kurang transparan. 

Christopher Yeaw, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata dan Nonproliferasi, menegaskan bahwa "Meskipun Tiongkok mengklaim sebaliknya, negaranya telah secara sengaja dan tanpa batas memperluas persenjataan nuklirnya secara masif, tanpa transparansi atau indikasi niat serta batas akhirnya."

Pernyataan tegas Yeaw itu memperkuat narasi Washington bahwa berakhirnya perjanjian New START pada 5 Februari membuka peluang perlombaan senjata baru, apalagi Tiongkok diperkirakan akan memiliki material fisi yang cukup untuk lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030.

Namun, Tiongkok menolak keras tudingan itu melalui pernyataan diplomatnya di Jenewa. Shen Jian, Duta Besar Tiongkok untuk badan Conference on Disarmament menyatakan, "Tiongkok dengan tegas menentang distorsi dan pencemaran terus‑menerus terhadap kebijakan nuklirnya oleh beberapa negara, dan tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata nuklir dengan negara mana pun."

Ketegangan ini diperburuk dengan klaim AS bahwa Tiongkok pernah melakukan uji nuklir rahasia pada tahun 2020. Pejabat AS memaparkan dugaan ledakan bawah tanah di situs Lop Nur dengan magnitude 2,75 pada 22 Juni 2020, namun klaim ini dibantah oleh Beijing dan belum bisa dikonfirmasi secara independen oleh badan internasional. 

Krisis ini muncul dalam konteks melemahnya rezim pengendalian senjata global: New START sebelumnya membatasi AS dan Rusia masing‑masing pada 1.550 hulu ledak nuklir yang siap ditembakkan. Kini, tanpa adanya perjanjian seperti itu, dunia menghadapi pertama kalinya dalam beberapa dekade tanpa batasan resmi atas kekuatan senjata nuklir kedua negara dan potensi masuknya Tiongkok dalam sistem tersebut. 

Selain itu, laporan dari International Campaign to Abolish Nuclear Weapons menunjukkan bahwa AS dan Rusia masing‑masing masih memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir dalam stok strategis mereka, jauh di atas perkiraan persenjataan Tiongkok saat ini. 

Pakar keamanan internasional menilai tuduhan AS terhadap Tiongkok mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas soal transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan multilateral dalam perjanjian kontrol senjata di era pasca New START. Tanpa fondasi normatif yang kuat, negara‑negara khawatir dunia bisa memasuki fase baru perlombaan senjata yang tak terkendali dan berdampak luas terhadap stabilitas geopolitik. 

Dalam lanskap ini, komunitas internasional terus mengamati apakah ada titik temu diplomatik yang bisa meredam ketegangan dan menghasilkan kerangka kerja baru yang inklusif, meskipun jalan menuju kesepakatan semacam itu dipandang sangat kompleks karena kurangnya kepercayaan strategis antara kekuatan nuklir utama dunia.