JawaPos Radar

Arab Saudi Siap Hukum Mati Aktivis Perempuan

24/08/2018, 04:05 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
arab saudi hukum aktivis
Sebanyak lima orang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Arab Saudi tengah mengahadapi persidangan di pengadilan untuk kasus penghasutan kerusuhan. Menurut aktivis HAM lainnya, pemerintah berencana menjatuhkan hukuman mati (RT)
Share this

JawaPos.com - Sebanyak lima orang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Arab Saudi tengah mengahadapi persidangan di pengadilan untuk kasus penghasutan kerusuhan. Menurut aktivis HAM lainnya, pemerintah berencana menjatuhkan hukuman mati bagi mereka.

Dilansir Al Jazeera pada Kamis, (23/08), Pihak berwenang di Arab Saudi telah menahan kelima aktivis tersebut. Diketahui Israa Al Ghomgham, satu dari lima orang tersebut akan menghadapi hukuman mati. Menurut Human Rights Watch (HRW), kelima aktivis itu di tahan atas tuntutan hasutan untuk memprotes, memusuhi rezim, dan mendukung terjadinya kerusuhan. Rencananya sidang bagi mereka akan diselenggarakan kembali pada 28 Oktober mendatang.

Dilaporkan bahwa Al Ghomgham ditangkap karena menyuarakan pendapatnya mengenai kesetaraan gender, semenjak Raja Salman mengesahkan peraturan larangan mengemudi bagi wanita. Hal ini dinilai menyerang citra Bin Salman selaku pencetus aturan tersebut.

arab saudi hukum aktivis
Pihak berwenang di Arab Saudi telah menahan kelima aktivis tersebut. Diketahui Israa Al Ghomgham, satu dari lima orang tersebut akan menghadapi hukuman mati (The Jerusalem Post)

Kabar mengenai perencanaan eksekusi bagi Al Ghomgham pun berhasil menggemparkan masyarakat di Arab Saudi. Menurut ketua HRW di Timur Tengah, Sarah Whitson mengatakan, hukuman mati bagi orang yang tidak terbukti melakukan tindakan kasar, merupakan hal yang sangat mengerikan.

Bahkan ALQST, kelompok HAM berbasis di Inggris pun telah melaporkan keputusan tersebut pada minggu (19/08) lalu. Al Ghomgham diketahui mendokumentasikan demonstrasi massa di kerajaan pada tahun 2011, dan ditangkap bersama suaminya pada tahun 2015. Saat ini kasusnya masih berkembang di Pengadilan Arab Saudi yang dikhusukan untuk mengadili kasus-kasus seperti terorisme.

Selama ini Saudi telah melakukan perombakan beberapa reformasi sosial, salah satunya dengan mengadakan larangan untuk protes publik, dan partai politik. Tercatat bahwa hal ini terjadi semenjak Mohammed Bin Salman menjadi putra mahkota pada Juni 2017 lalu. Bahkan ia telah meminta Barat untuk mendukung rencana reformasinya untuk menawarkan penjualan senjata dan memodernisasikan kerajaan.

(am1/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up