alexametrics

Pengadilan Hongkong Tak Boleh Putuskan Soal Larangan Penutup Wajah

20 November 2019, 19:45:02 WIB

JawaPos.com – Pemimpin Hongkong, Carrie Lam, beberapa waktu lalu mengeluarkan putusan yakni larangan mengenakan penutup wajah bagi warga Hongkong di keramaian. Hal itu sebagai upaya agar bisa mengidentifikasi para pengunjuk rasa. Seperti diketahui, demonstran menyembunyikan wajah mereka dengan mengenakan penutup wajah berupa topeng atau masker. Tujuannya adalah aparat kepolisian tidak mengenali mereka.

Hanya saja, larangan tersebut ternyata tidak disetujui oleh Pengadilan Hongkong. Pengadilan Hongkong memutuskan bahwa larangan menggunakan penutup wajah – terutama selama aksi protes yang mengguncang pusat finansial Hongkong selama lebih dari lima bulan – tidak sesuai dengan undang-undang.

Terkait hal itu, Tiongkok bereaksi. Badan utama legislatif Tiongkok mengatakan Pengadilan Hongkong tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan aturan hukum di bawah Undang-Undang Dasar kota tersebut. Salah satunya yang mencakup larangan penutup wajah. Hal tersebut seperti dilansir Xinhua pada Selasa (19/11).

“Apakah undang-undang Wilayah Administratif Khusus Hongkong selaras dengan Undang-undang Dasar Hongkong, itu hanya dapat dinilai dan diputuskan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional,” kata Yan Tanwei, juru bicara Komisi Urusan Legislatif.

“Tidak ada otoritas lain yang berhak untuk menilai dan memutuskan,” imbuhnya.

Dalam artian, Tiongkok menyatakan tegas bahwa Pengadilan Hongkong tidak memiliki kewenangan memutuskan terkait larangan penutup wajah. Dengan kata lain, larangan itu masih tetap berlaku.

Lam mengusulkan pemberlakuan larangan mengenakan penutup wajah saat aksi protes prodemokrasi meningkat. Massa menggunakan penutup wajah untuk menyembunyikan identitas mereka di depan umum. Usulan Lam itu secara luas dikritik oleh pendukung gerakan antipemerintah, yang menganggapnya berisiko bagi demonstran.

Pengadilan Hongkong pada Senin (18/11) memutuskan bahwa undang-undang darurat era kolonial, yang dihidupkan kembali untuk membenarkan larangan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. UU tersebut merupakan aturan hukum skala kecil, yang mencakup pengaturan penyerahan Hongkong kepada Tiongkok pada 1997.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Antara


Close Ads