JawaPos Radar | Iklan Jitu

Jerman Siap Ekspor Senjata ke Arab Saudi dan UEA

20 September 2018, 21:13:44 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
jerman ekspor senjata ke arab saudi, jerman,
Namun Menteri Ekonomi Peter Altmeier dalam sebuah surat kepada Komisi Ekonomi di parlemen Jerman Bundestag mengakui, pemerintahannya menyetujui ekspor senjata dan perlengkapan militer ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (Picture-Alliance)
Share this

JawaPos.com - UU Jerman Praktis melarang ekspor senjata ke negara yang terlibat konflik bersenjata. Namun Berlin baru-baru ini menyetujui penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) terlibat aktif dalam perang di Yaman. Perjanjian koalisi pemerintahan Jerman saat ini, antara CDU, CSU dan SPD bahkan secara tegas menentang penjualan senjata itu.

Namun Menteri Ekonomi Peter Altmeier dalam sebuah surat kepada Komisi Ekonomi di parlemen Jerman Bundestag mengakui, pemerintahannya menyetujui ekspor senjata dan perlengkapan militer ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Selain itu juga ke Katar, Yordania dan Mesir.

Peter Altmeier menerangkan, penjualan senjata itu sebelumnya telah disetujui oleh komisi-komisi pengawas di parlemen, antara lain Komisi Keamanan.

Sistem senjata termodern

Dalam keterangannya Altmeier menyebutkan, Saudi Arabia akan mendapat sistem pelacak artileri. Perangkat radar yang bisa dipasang pada kendaraan militer itu mampu mendeteksi dari mana datangnya serangan musuh secara akurat dan dengan demikian memudahkan serangan balik.

Selain itu, Komisi Keamanan yang terdiri dari Kanselir Angela Merkel dan beberapa menteri terkait, menyetujui penjualan 48 rudal dan 91 sistem radar pelacak target untuk kapal perang kepada UEA.

Jerman juga menjual 170 rudal dan roket untuk sistem rudal udara-ke-udara kepada Katar dan 385 mortir penghancur kendaraan lapis baja kepada Yodania. Sementara Mesir akan membeli 7 unit sistem pertahanan udara. Altmeier dalam suratnya tidak menyebutkan berapa nilai transaksi penjualan senjata itu.

Pihak oposisi mengritik transaksi senjata terbaru itu dan menyebutnya "tidak bertanggung jawab". Partai Kiri menuntut agar pemerintah segera menghentikan semua bisnis senjata dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Yaman.

Langgar perjanjian koalisi?

Dalam perjanjian koalisi dari awal tahun ini disebutkan, pemerintahan koalisi tidak menjual senjata ke pihak manapun yang terlibat dalam perang saudara di Yaman. Kecuali ekspor senjata yang telah disetujui sebelum pemerintahan terbentuk, atau senjata yang tidak meninggalkan wilayah negara penerima.

Sebuah koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA melakukan intervensi ke Yaman pada tahun 2015 untuk mendukung pemerintahan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi yang diakui secara internasional. Mansour Hadi digulingkan oleh pemberontak Houthi, dan kemudian melarikan diri ke Arab Saudi.

Lebih dari 10.000 orang tewas dalam konflik yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar dan mengancam jutaan orang kelaparan. Pasukan Arab Saudi dan UEA dituduh beberapa pihak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kemungkinan kejahatan perang di Yaman.

hp/as (rtr,kna)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up