JawaPos Radar | Iklan Jitu

Aturan Perwalian Masih Kekang Kebebasan Perempuan Saudi

20 Januari 2019, 13:59:27 WIB
rahaf, arab saudi, saudi, perempuan saudi,
Perempuan Saudi harus didampingi wali (Flipopular)
Share this

JawaPos.com - Arab Saudi memang mendapatkan pujian karena mencabut larangan mengemudi bagi perempuan. Namun, sistem perwalian di Saudi hingga saat ini masih berlangsung.

Seorang perempuan Saudi harus mendapat persetujuan dari walinya dalam hal apapun. Ayah, saudara laki-laki, suami, dan anak laki-laki mempunyai hak atas perizinan seorang perempuan.

Pembatasan ini mulai disorot ketika seorang perempuan muda Saudi Rahaf Mohammed, 18 tahun, melarikan diri dari keluarganya. Dia mengatakan, dia takut dipenjara jika dipulangkan ke rumahnya.

Seorang perempuan Saudi diharuskan untuk memperoleh persetujuan kerabat pria untuk mengajukan paspor, bepergian ke luar negeri, belajar di luar negeri dengan beasiswa pemerintah, menikah, meninggalkan penjara, atau bahkan keluar dari tempat berlindung bagi korban pelecehan.

"Ini adalah sesuatu yang mempengaruhi setiap perempuan dan gadis Saudi, dari lahir sampai mati. Mereka pada dasarnya diperlakukan seperti anak di bawah umur," kata Jurnalis Mesir-Amerika Mona Eltahawy dilansir dari BBC.

Saudi meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 2000 dan mengatakan bahwa kesetaraan gender dijamin sesuai dengan ketentuan syariah atau hukum Islam.

Mereka juga membatalkan larangan olahraga untuk perempuan dan anak perempuan di sekolah umum. Negara yang konservatif ini memungkinkan perempuan untuk menonton pertandingan sepak bola di stadion.

Namun, para ahli PBB menyatakan keprihatinan pada Februari 2018 pada kegagalan negara itu untuk mengadopsi undang-undang khusus yang melarang diskriminasi terhadap perempuan, serta tidak adanya definisi hukum diskriminasi terhadap perempuan. Sistem perwalian pria adalah hambatan utama untuk partisipasi perempuan dalam masyarakat dan ekonomi.

Human Rights Watch melaporkan pada 2016 bahwa kerajaan itu secara jelas dan langsung menegakkan persyaratan perwalian di bidang-bidang tertentu, dan sejumlah perempuan yang menentang sistem tersebut menghadapi penahanan dan penuntutan.

Pada tahun 2008, aktivis hak asasi terkemuka Samar Badawi, yang ayahnya diduga melakukan kekerasan terhadapnya, meninggalkan rumah keluarganya dan menemukan tempat perlindungan di tempat penampungan. Dia kemudian memulai proses hukum untuk melepaskan ayahnya dari perwaliannya.

Sebagai pembalasan ayahnya malah mengajukan tuduhan ketidaktaatan terhadapnya. Seorang hakim memerintahkan penahanannya pada tahun 2010 dan dia menghabiskan tujuh bulan di penjara sebelum para aktivis memperhatikan kasusnya dan pihak berwenang membatalkan tuduhan.

Editor           : Dyah Ratna Meta Novia
Reporter      : Verryana Novita Ningrum

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up