JawaPos Radar

Krisis Politik, Ethiopia Deklarasikan Keadaan Darurat

17/02/2018, 20:26 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
Ethiopia negara darurat
Demontrasi yang terjadi di Ethiopia (Aljazeera)
Share this image

JawaPos.com - Ethiopia telah mengumumkan keadaan darurat. Ini dilakukan sehari setelah perdana menteri negara tersebut, Hailemariam Desalegn, tiba-tiba mengundurkan diri. Deklarasi tersebut diumumkan pada Jumat (16/2) oleh Dewan Menteri dan kabinet pemerintah Ethiopia.

Media lokal menyebut bahwa status tersebut efektif mulai Jumat kemarin, namun tidak diketahui berapa lama akan berlangsung. Sementara surat kabar Addis Standard melaporkan bahwa Dewan Menteri memperdebatkan rentang waktu status darurat bisa berlangsung selama tiga atau enam bulan.

Pada Agustus 2017, Ethiopia mencabut keadaan darurat 10 bulan yang diberlakukan setelah ratusan orang terbunuh dalam demonstrasi anti-pemerintah yang menuntut kebebasan politik yang lebih luas.

Orang Ethiopia, sekitar 61 persen dari populasi negara tersebut berasal dari Oromo dan Amhara. Mereka telah melakukan demonstrasi massal sejak 2015 menuntut reformasi politik yang lebih besar dan diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia.

Seorang aktivis hak Oromo dan kepala Jaringan Media Oromia, Jawar Mohammed mengatakan bahwa keadaan deklarasi darurat sebenarnya adalah tidak perlu, tidak membantu, dan jauh dari bijaksana. "’Cara terbaik untuk memastikan stabilitas saat ini adalah tidak mengumumkan keadaan darurat yang telah diuji dan gagal," tulis Mohammed di Facebook pada Jumat lalu.

Peneliti Human Rights Watch di Ethiopia Felix Horne mengatakan, dalam 25 tahun terakhir, lebih dari 20.000 orang ditangkap. "Mereka yang dibebaskan lalu berbicara tentang bagaimana penangkapan itu hanya membuat mereka marah lebih besar," Horne menulis di Twitter.

Hailemariam, yang telah memimpin pemerintahan Ethiopia sejak 2012, mengumumkan pada Kamis (16/2) bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan ketua koalisi Demokratik Rakyat Demokratik Etnik (EPRDF) yang berkuasa.

Menurut dia, kerusuhan dan krisis politik yang sedang berlangsung di Ethiopia sebagai faktor utama dalam pengunduran dirinya. Dia juga menyebut bahwa pengunduran dirinya merupakan langkah penting dalam upaya untuk melakukan reformasi yang akan menghasilkan perdamaian dan demokrasi yang berkelanjutan.

Hailemariam menambahkan, dia akan tetap sebagai perdana menteri dalam kapasitas sementara, sampai EPRDF dan parlemen negara tersebut menerima pengunduran dirinya dan memberi nama pengganti.

(ina/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up