JawaPos Radar

Myanmar Tolak Akses Masuk Penyelidik PBB

14/03/2018, 19:05 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Myanmar Tolak Akses Masuk Penyelidik PBB
Etnis Rohingya yang hidupnya terlunta-lunta di Myanmar dan terpaksa melarikan diri ke Bangladesh (Reuters)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah Myanmar tak mau memberi akses masuk bagi penyelidik PBB. Mereka juga memblokir upaya investigasi independen setelah menghancurkan 319 desa.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar Marzuki Darusman. Ia juga mengimbau agar pengungsi Rohingya tidak pulang sebelum menerima jaminan perlindungan HAM dari Myanmar.

"Mereka terus melarikan diri dari Myanmar. Jumlah kedatangan baru di kamp-kamp Bangladesh mencapai 1.000 orang per pekan," kata Darusman seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa, (13/3).

Myanmar Tolak Akses Masuk Penyelidik PBB
Derita Etnis Rohingya di bawah penindasan Pemerintah Myanmarnmar (Infografis: Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)

Selama ini, terang Darusman, Pemerintah Myanmar mengaku siap menerima kembali para pengungsi Rohingya. Namun kenyataannya pada saat yang sama, mereka menghancurkan tanah dan rumah warga Rohingya sehingga rusak total dan sulit bagi mereka untuk membangun kembali.

Militer Myanmar dan warga sipil Myanmar selama ini menilai warga Rohingya sebagai imigran ilegal beretnis Bengali.

"Sangat penting untuk mencegah mereka pulang sebelum menerima jaminan perlindungan HAM. Bila tidak, insiden ini bisa terulang kembali," ujar Darusman.

Setelah mengusir lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya keluar dari Myanmar, militer Myanmar sekarang membangun struktur pertahanan di beberapa rumah dan masjid di tempat Muslim Rohingya pernah tinggal. Hal ini disampaikan oleh laporan resmi Amnesty Internasional melalui satelit seperti dilansir Reuters.

Sebelum laporan ini muncul, satelit juga memperlihatkan desa-desa sisa orang Rohingya tinggal telah dibuldozer oleh Pemerintah Myanmar.

Bekas tanah Rohingya digunakan untuk pembangunan jalan dan perumahan. Pangkalan baru juga sedang dibangun untuk menampung pasukan keamanan yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.

(met/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up