JawaPos Radar

Ratu Maxima Apresiasi Peningkatan Inklusi Keuangan di Indonesia

13/02/2018, 16:10 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Ratu Maxima Apresiasi Peningkatan Inklusi Keuangan di Indonesia
Menko PMK Puan Maharani dan Ratu Maxima (Dery Ridwansah/Jawapos.com)
Share this image

JawaPos.com - Utusan Khusus PBB untuk Inklusi Keuangan atau United Nations Secretary General’s Special Advocate, Ratu Maxima mengatakan, ada peningkatan besar dalam hal akses masyarakat terhadap lembaga keuangan atau inklusi keuangan di Indonesia.

“Saya mengapresiasi Indonesia memiliki perkembangan pesat dalam hal inklusi keuangan. Saya mengapresiasi cara Presiden Jokowi memimpin,” ujar Ratu Maxima, Selasa, (13/2).

Ratu Maxima juga memperkirakan masyarakat Indonesia yang bisa mengakses lembaga keuangan dan perbankan semakin banyak. Ia meminta agar ini semakin ditingkatkan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, Ratu Maxima mendukung keuangan iklusi di Indonesia.

Ratu Maxima, ujar Puan, meminta agar Indonesia melaksanakan keuangan inklusi dengan lebih tersistem yakni by name, by address agar lebih tepat saran.

"Beliau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan di Indonesia. Keuangan inklusi sekarang lebih ringkas."

Sejak kedatangan yang pertama dan hari ini, terang Puan, ternyata sudah banyak sekali kemajuan yang dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan keuangan inklusi. Salah satu contohnya adalah pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tadinya belum ada, sekarang jadi 19,7 juta.

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang tadinya 2,4 juta sekarang jadi 10 juta. "Semuanya non tunai, itu yang Ratu Maxima apresiasi,” ujar Puan.

Sebagaimana diketahui, perluasan bantuan sosial non tunai saat ini telah meliputi 19,7 juta siswa penerima KIP; 10 juta penerima manfaat PKH; dan 1,2 juta kelompok penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Perluasan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Puan menjadi Ketua Tim Pengendali dengan beranggotakan para menteri atau kepala lembaga terkait, termasuk Gubernur BI dan Ketua OJK.

(met/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up