alexametrics

Membaca Xinjiang dari Bawah

Oleh Akh. Muzakki *)
12 Juli 2019, 13:59:38 WIB

JawaPos.com – Xinjiang. Sebuah nama yang berarti Perbatasan Baru atau Daerah Baru. Ia adalah provinsi yang terbilang terbesar di Tiongkok yang memiliki banyak sumber daya alam. Sejumlah berita mengenai Xinjiang menghiasi berbagai media. Dalam berbagai perspektif pula.

Sebagai wilayah terluar Tiongkok, Xinjiang berbatasan dengan Daerah Otonomi Tibet di sebelah selatan dan Provinsi Qinghai serta Gansu di tenggara. Xinjiang juga berbatasan dengan Mongolia di sebelah timur, Rusia di utara, serta Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Kashmir di barat.

Posisinya yang menjadi titik perbatasan yang menghubungkan negara-negara di sekitarnya menjadikan Xinjiang memiliki nilai signifikansi politik yang cukup tinggi bagi kawasan Eropa Timur dan Asia Selatan. Apalagi, secara etnis, Xinjiang menjadi kawasan hunian terbesar bagi penduduk suku Uighur.

Meski minoritas di Tiongkok, etnis Uighur tercatat sudah berabad-abad mendiami wilayah Xinjiang. Mereka identik dengan komunitas muslim di Tiongkok yang jumlahnya minoritas itu. Lebih dari itu, mereka secara kultural lebih dekat ke Asia Tengah, yang secara sosiologis menjadi penganut Islam. Lepas dari itu, etnis mayoritas tetap dipegang suku Han.

Usaha pembauran etnis diawali dengan cara mendorong imigrasi masal suku Han ke Xinjiang. Awalnya, suku Han hanya berjumlah 6 persen dari jumlah total penduduk Tiongkok pada 1949 silam. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, jumlah mereka sudah mencapai lebih dari 40 persen.

Nah, membaca Xinjiang patut dilakukan dengan cara dan atau melalui model pembacaan yang setara antara pembacaan dari atas (reading from above) dan pembacaan dari bawah (reading from below).

Saya menyebut pola pemahaman dan pemaknaan Xinjiang oleh para pemerhati yang ada selama ini, seperti beberapa di antaranya dengan menyinggung relasi antar pemerintahan negara, sebagai model pembacaan dari atas, yakni berbasis kelompok mainstream. Model pembacaan itu memang penting karena mampu mendekati fenomena dari titik perkembangan yang dominan.

Namun, memahami dan memaknai fenomena sosial lintas kelompok di Xinjiang dengan model pembacaan dari bawah juga tidak kalah pentingnya. Model pembacaan dari bawah ini berarti membaca sesuatu dari pengalaman sejarah pelaku yang berasal dari kelompok non-mainstream. Dalam bahasa Gayatri Chakravorty Spivak disebut kelompok subaltern. Suara kelompok subaltern ini, menurut dia, sangat perlu disimak.

Sebagaimana dijelaskan Spivak lebih jauh, dengan membunyikan dan memunculkan identitas kultural kolektif, kaum subaltern senyatanya akan menuliskan dan menata kembali posisi subordinat mereka dalam masyarakat (lihat Spivak, Can the Subaltern Speak? dalam Nelson dan Grossberg (eds), Marxism and the Interpretation of Culture, 1988: 271-313). Dengan begitu, masyarakat bisa lebih menempatkan komponen-komponen di bawahnya secara lebih baik dan harmonis.

Model pembacaan dari bawah tidak bisa disepelekan. Selama ini, kaum subaltern dianggap tidak penting dan cenderung dipinggirkan.

Judul tulisan Spivak Can the Subaltern Speak?, pada satu sisi, mengafirmasi kecenderungan peminggiran kaum subaltern pada satu sisi, tetapi pada sisi lain sejatinya justru ingin menegaskan bahwa kelompok subaltern pun bisa berbicara banyak.

Pengalaman Australia penting menjadi pelajaran bagi pembacaan relasi lintas kelompok sosial, termasuk antara kelompok sosial tertentu dan pemegang kuasa politik pemerintahan.

Muslim generasi ketiga di Australia pada kurun terakhir mulai membutuhkan spiritualitas sebagai bagian dari kebutuhan agama yang diyakini di negeri yang mayoritas penduduknya bukan pemeluk Islam, dan narasi besar ruang publiknya pun tidak didasarkan pada identitas Islam.

Kebutuhan terhadap spiritualitas di kalangan muslim generasi ketiga ini muncul karena mereka tidak memiliki memori kolektif tentang asal negara dan kemasyarakatan (country and social origin) orang tua mereka. Mereka lahir di Australia dan hidup dalam konteks kemapanan sistem negara Australia.

Di sinilah negosiasi politik kebudayaan dan sekaligus psikologi sosial kalangan muslim yang minoritas dengan selebihnya, termasuk dengan pemerintah, menjadi isu yang berjalan dinamis.

Menyusul arus globalisasi yang karakternya masih menjadi perdebatan di atas, apa yang belakangan terkenal dengan istilah multikulturalisme menjadi salah satu kata kunci yang semakin mengemuka. Kecenderungan itu terjadi meskipun globalisasi sendiri menghadirkan pengaruh kultur negara maju (baca: Barat) di negara-bangsa yang masih pada tahap berkembang.

Akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi adalah semakin bergeraknya sebuah negara-bangsa untuk menjadi lebih terbuka dan akomodatif terhadap beragam properti kultural seraya melepaskan klaim sektariannya sebagai sebuah basis singular dari sebuah kultur dan etnisitas tertentu. Sebagai konsekuensinya, prinsip kemanusiaan lebih mendominasi kesadaran kognitif dan praktis daripada individualitas keetnikan.

Pada titik inilah, interaksi sosial-multikultural yang terjadi terkadang harus meleburkan identitas kultural komunitas minoritas ke dalam bangunan besar sosio-kultural negara. Meskipun negara juga mencoba mengakomodasi nomenklatur kultural kalangan minoritas yang jumlahnya semakin besar, tetap saja bahwa prinsip akomodasi itu tidak akan melepaskan “kewajiban” mereka untuk bergerak aktif melakukan adaptasi secara besar-besaran dengan identitas dan bangunan sosio-kultural negara.

Di negara-negara seperti Eropa, Amerika, Kanada, dan Australia, muncul problem negosiasi identitas politik dan kultural-keagamaan oleh kelompok-kelompok minoritas terhadap narasi besar negara. Hal ini terlebih-lebih terjadi menyusul fakta bahwa narasi besar negara telah dibangun di atas nilai-nilai sosio-kultural yang berbeda dengan yang dimiliki kalangan minoritas. Problem negosiasi identitas politik dan kultural-keagamaan tersebut, antara lain, terjadi pada kasus hubungan antara Islam dan negara di negara-negara maju tersebut.

Talal Asad, seorang antropolog kenamaan dari The City University of New York, menegaskan bahwa problem memahami Islam di Eropa, sebagai misal, pada hakikatnya merupakan sebuah masalah memahami bagaimana “Eropa” dikonseptualisasikan oleh bangsa Eropa. Konseptualisasi yang kemudian menjadi narasi negara itu ternyata tidak merepresentasikan identitas kultural Islam yang tergolong minoritas.

Karena itu, ada masalah identitas bagi muslim dalam konseptualisasi dan narasi negara tersebut karena Islam di kawasan ini minoritas dan sistem kulturalnya tidak terakomodasi secara memadai (Asad, Muslims and European Identity: Can Europe Represent Islam?, dalam Hallam & Street (ed), Cultural Encounters, 2000: 11-27.

Hal serupa dialami Australia. Muslim yang notabene minoritas di negara itu mengalami problem identitas terkait dengan narasi besar negara. Problem muslim Australia tersebut adalah problem negosiasi antara menjadi seorang muslim dan seorang warga Australia dalam waktu bersamaan.

Problem yang demikian terjadi karena warga negara muslim di Australia berasal dari negara lain dengan latar belakang budaya serta pemahaman yang beragam. Mereka bukan “penduduk asli” Australia, sementara narasi besar negara tidak dibangun di atas identitas kultural Islam.

Belajar dari pengalaman negara-negara multikultural lain, memahami Xinjiang penting untuk dilakukan dengan mengemukakan pembacaan dari bawah secara setara dengan pembacaan dari atas. Suara-suara individu atau gugusan sosial yang selama ini tak terdengar penting untuk didengar. Narasi positif penting dibangun dari kalangan subaltern seperti ini. Apalagi, muslim Uighur sudah lama menghuni kawasan Xinjiang. (*)

*) Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Timur, dekan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya

Editor : Edy Pramana



Close Ads