alexametrics

Warga Assam di India yang Tak Masuk Daftar Pendataan Penduduk Nasional

Tanpa Dokumen, Terancam tanpa Kewarganegaraan
10 September 2019, 19:15:13 WIB

Sabtu (31/8) menjadi mimpi buruk bagi hampir 2 juta warga Assam. Hasil pendataan penduduk nasional (NRC) keluar dan mereka tak masuk di dalamnya. Kini mereka harus berjuang agar tak menjadi orang buangan.

SITI AISYAH, Jawa Pos

JawaPos.com – Gokul Chandra Saha resah. Namanya tak masuk dalam daftar pendataan penduduk nasional (NRC) yang dirilis pada Sabtu (31/8). Bagi pria 68 tahun tersebut, kenyataan itu ibarat mimpi buruk tanpa akhir. Sebab, dia terancam tak memiliki kewarganegaraan. Penduduk Assam, India, tersebut tak tahu harus pergi ke mana jika negara sampai mendepaknya. Seumur hidup Saha tinggal di Assam.

Saha punya dokumen untuk membuktikan bahwa dirinya adalah penduduk asli India. Dua putrinya memakai dokumen yang sama dan mereka berdua masuk data NRC. Namun, Saha tidak. Saha meyakini telah terjadi kesalahan. Dia kini harus bersiap mengajukan banding.

“Ini penghinaan. Saya tak bisa tidur selama dua hari terakhir,” ujarnya saat ditemui Agence France-Presse awal September lalu.

Saha tak sendirian. Ada sekitar 2 juta penduduk Assam yang mengalami nasib serupa. Mereka yang tak masuk data NRC dianggap orang asing. Awalnya, NRC itu dituding sebagai salah satu langkah Bharatiya Janata Party (BJP) selaku partai penguasa untuk mengusir penduduk muslim. Dalam prosesnya, ternyata sebagian warga Hindu juga tak bisa masuk daftar karena sulit menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa mereka asli India. Saha adalah salah satunya. Jumlah penduduk muslim yang tak masuk daftar lebih mendominasi.

Assam adalah negara bagian pertama yang didata. Prosesnya dilakukan sejak 2013. Negara bagian lain akan menyusul. Sebagian wilayah Assam berbatasan dengan Bangladesh. Sekitar 30 persen dari 33 juta populasi di Assam berbicara bahasa Bengali yang dipakai Bangladesh. Sekitar dua per tiga penduduk yang berbicara Bengali merupakan warga Muslim, sisanya Hindu. Sebagian besar yang memakai bahasa Assam beragama Hindu.

Saat perang kemerdekaan di Bangladesh pecah pada 1971, jutaan penduduknya lari ke India. Sebagian besar lari ke Assam. Karena itu, dalam NRC, penduduk harus membuktikan bahwa mereka tinggal di Assam sejak 1971. Mereka yang lahir setelah itu harus memiliki bukti bahwa orang tua ataupun kakek neneknya ada di India sebelum tahun keramat tersebut.

“Pemerintah tak akan membiarkan satu imigran ilegal pun untuk tinggal,” ujar Menteri Dalam Negeri India Amit Shah saat berkunjung ke Assam Minggu (8/9). Dia juga menegaskan tak akan membiarkan orang yang tak masuk data NRC untuk pindah ke negara bagian India lainnya.

Mereka yang tidak masuk dalam daftar NRC punya waktu 120 hari untuk menggugat ke pengadilan untuk orang asing. Rencananya, pemerintah Assam membuka sekitar 400 pengadilan untuk melayani gugatan. Jika gagal di sini, orang-orang seperti Saha bisa menggugat ke pengadilan.

Pemerintah pusat pernah menyatakan bahwa mereka yang tak masuk daftar NRC tak akan menjadi orang tanpa kewarganegaraan. Namun, tak dijelaskan nasib mereka selanjutnya. Di pihak lain, politisi Bangladesh sudah membahas masalah Assam tersebut. Mereka khawatir sekitar 2 juta penduduk yang tak masuk daftar itu dibawa ke Bangladesh. Padahal, mereka mungkin seumur hidup tak pernah menginjakkan kaki di negara tersebut.

Banyak pihak yang mengecam langkah India untuk mendata penduduknya tersebut. Namun, pemerintahan PM India Narendra Modi bergeming. Mereka menegaskan bahwa itulah upaya untuk memangkas penyusup asing di India.

“India harus bertindak melawan penyusup yang memakan negara ini seperti rayap,” tegas Shah sebelum berkunjung ke Assam.

Tak semua setuju dengan pemerintah. Berbagai lembaga HAM dan oposisi menentang. Di pihak lain, petinggi Assam dari BJP juga harus memutar otak. Mereka harus mencari cara agar penduduk Hindu yang tak masuk daftar tak ikut terdepak. Mereka mengusulkan RUU yang berisi perlindungan terhadap penduduk asli yang tak masuk daftar NRC.

Penduduk muslim yang tak masuk daftar harus berjuang lebih keras. Sebab, para politikus tak memperjuangkan mereka. Syed Burhan Ahmed, contohnya. Dia mengalami kasus seperti Saha. Anak-anaknya masuk daftar, sedangkan dia tidak. Padahal, seumur hidup dia tinggal di Assam.

“Warga muslim seperti saya telah tinggal di Assam selama beberapa generasi,” ujar pensiunan PNS yang berusia 85 tahun tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana bisa pemerintah meragukan statusnya.

Editor : Edy Pramana

Reporter : (*/c14/dos)



Close Ads