alexametrics

RUU Cegah No Deal Tunggu Persetujuan Kerajaan

Satu Menteri Kabinet Johnson Mundur
9 September 2019, 15:34:14 WIB

JawaPos.com – Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mendapat pukulan bertubi-tubi. Setelah dijegal parlemen, kini satu menteri kabinetnya mundur karena berseberangan pendapat. Amber Rudd meletakkan jabatan sebagai menteri ketenagakerjaan dan pensiun Sabtu (7/9).

Rudd menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan negosiasi formal dengan Uni Eropa (UE) untuk mendapatkan kesepakatan Brexit yang baru. Yang mereka lakukan hanyalah pembicaraan biasa. Dia menyebutkan, 80–90 persen waktu pemerintah dihabiskan untuk menyiapkan opsi no deal Brexit alias keluar dari UE tanpa kesepakatan. Rudd pernah bertanya tentang ringkasan rencana yang dimiliki pemerintah untuk memperoleh kesepakatan baru dari UE. Hasilnya, dia dikirimi ringkasan yang isinya selembar saja.

”Saya tak lagi percaya bahwa tujuan utama pemerintah adalah berpisah dengan kesepakatan.” Demikian bunyi surat pengunduran diri Rudd.

Dia juga mengkritik sikap Johnson yang mendepak 21 anggota parlemen dari Partai Konservatif hanya gara-gara mereka tidak mendukung pemerintah. Rudd menyebutnya sebagai tindakan vandalisme politik. Politikus 56 tahun yang sebelumnya merupakan pendukung Johnson itu juga memilih hengkang dari partai, tapi tetap menjadi anggota parlemen.

Pekan lalu puluhan anggota parlemen Partai Konservatif memang membelot demi meloloskan RUU yang bakal mencegah no deal Brexit. RUU yang diusulkan anggota parlemen dari Partai Buruh Hilary Benn itu masih membutuhkan persetujuan kerajaan pada Senin (9/9).

Jika disetujui, Johnson harus membuat kesepakatan baru dengan UE sebelum 19 Oktober. Jika gagal, dia harus meminta perpanjangan tiga bulan. Jika disetujui, tanggal Brexit akan mundur dari 31 Oktober menjadi 31 Januari 2020. RUU itulah yang membuat Johnson berang dan mendepak semua anggota parlemen dari partainya yang memberikan dukungan.

”Pemerintah akan mematuhi aturan hukum, tapi bakal sangat berhati-hati terhadap interpretasi dari legislasi tersebut,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab seperti dikutip BBC. Dia menambahkan bahwa Inggris tetap berkomitmen untuk membuat kesepakatan dengan UE. Parlemen memang sudah mengancam akan mengambil langkah hukum jika pemerintah sampai tak menggubris RUU yang tinggal menunggu persetujuan itu.

Hal senada dilontarkan Menteri Keuangan Inggris Sajid Javid. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan taat hukum. Meski begitu, mereka akan berusaha keras agar Inggris tetap keluar dari UE sesuai dengan jadwal, yaitu 31 Oktober. Javid menegaskan, masih banyak yang bakal terjadi hingga batas waktu yang ditetapkan parlemen. Yang jelas, Johnson tidak akan meletakkan jabatannya. ”Perdana menteri tidak akan mengundurkan diri,” tegas Javid.

Politikus Partai Buruh John McDonnell yakin Boris Johnson akan menunggu hingga satu-satunya opsi bagi Inggris adalah berpisah tanpa kesepakatan. Itulah yang harus dicegah dari sekarang.

”Saya tidak percaya (Johnson, Red) sedikit pun. Saya rasa orang lain merasakan hal yang sama,” tegasnya.

Sama dengan Inggris, UE tak suka dengan opsi keluar tanpa kesepakatan. Meski begitu, mereka enggan untuk kembali mengulur waktu. Setidaknya saat ini Prancis sudah menyatakan sikap bakal menolak jika Inggris meminta perpanjangan lagi.

”Dalam kondisi saat ini, jawabnya tidak. Kita tidak bisa melalui ini setiap tiga bulan sekali,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris Jean-Yves Le Drian seperti dikutip Agence France-Presse. Inggris butuh persetujuan 28 anggota UE jika ingin mengubah tanggal perceraian. Jika Prancis tak setuju, otomatis opsi yang dimiliki Johnson hanya membuat kesepakatan baru secepatnya atau no deal Brexit.

BORIS JOHNSON VS PARLEMEN

28 AGUSTUS: Boris Johnson minta izin Ratu Elizabeth untuk menunda sesi parlemen mulai 9 September hingga 14 Oktober dan disetujui. Parlemen hanya punya sedikit waktu sebelum tenggat Brexit, yaitu 31 Oktober.

4 SEPTEMBER: RUU untuk mencegah no deal Brexit yang diusulkan Partai Buruh lolos setelah didukung anggota parlemen dari Partai Konservatif. Johnson mendepak 21 anggota parlemen dari Partai Konservatif.

7 SEPTEMBER: Menteri Ketenagakerjaan dan Pensiun Amber Rudd mengundurkan diri. Dia tak terima koleganya di parlemen didepak. Sebelumnya, dia mendukung Johnson.

Jika RUU dari parlemen disetujui hari ini, Johnson punya waktu sampai 19 Oktober untuk memaparkan kesepakatan baru ke parlemen. Jika tidak, Johnson harus meminta perpanjangan kepada UE. Eropa yang akan menentukan apakah mereka mau memperpanjang atau tidak. Johnson harus menerima dalam 2 hari. Pada masa itu, parlemen boleh menerima atau menolak tanggal yang ditetapkan UE.

Sumber: BBC

Editor : Edy Pramana

Reporter : (sha/c10/sof)



Close Ads