JawaPos Radar

Guatemala Pertahankan Kedutaannya di Yerusalem

08/09/2018, 16:05 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
yerusalem
Guatemala membuka kedutaan besar di Yerusalem pada Rabu, 16 Mei 2018. Pembukaan tersebut dilakukan dua hari setelah Amerika Serikat (AS) meresmikan kedutaan besarnya di kota yang diperebutkan tersebut (Inter Amererican Development Bank)
Share this image

JawaPos.com - Guatemala membuka kedutaan besar di Yerusalem pada Rabu, 16 Mei 2018. Pembukaan tersebut dilakukan dua hari setelah Amerika Serikat (AS) meresmikan kedutaan besarnya di kota yang diperebutkan tersebut. Saat pembukaan Kedutaan Besar AS, pasukan Israel menembak mati puluhan demonstran Palestina di perbatasan Gaza. Dibawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump ketegangan meningkat ke titik didih setelah berminggu-minggu demonstrasi anti-Israel.

Presiden Guatemala Jimmy Morales dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri pembukaan kedutaan di sebuah kompleks kantor di Yerusalem Barat.

“Bukan suatu kebetulan bahwa Guatemala membuka kedutaannya di Yerusalem tepat setelah yang pertama. Anda adalah negara kedua yang mengakui Israel,” kata Netanyahu pada upacara tersebut, merujuk pada pendiriannya pada tahun 1948.

yerusalem
Presiden Guatemala Jimmy Morales dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri pembukaan kedutaan di sebuah kompleks kantor di Yerusalem Barat (AFP)

Guatemala adalah salah satu dari hanya beberapa negara yang mendukung keputusan Trump pada bulan Desember untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan negara kedua yang memindahkan kedutaannya ke kota suci.

Paraguay sempat memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada akhir Mei 2018. Namun kini mengembalikan kedutaanya tersebut ke Tel Aviv lagi. Israel marah dengan keputusan Paraguay dan memutuskan hubungan diplomatinya dengan negara tersebut.

Namun hingga saat ini Guatemala masih menempatkan kedutaannya di Yerusalem. Meskipun Palestina sudah meminta Guatemala mengikuti jejak Paraguay.

Status Yerusalem adalah salah satu hambatan tersulit yang menempa kesepakatan perdamaian antara Israel dan Palestina. Masyarakat Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967, sebagai ibu kota mereka.

Israel menganggap semua kota, termasuk sektor timur itu dianeksasi setelah konflik 1967, sebagai ibu kotanya. Pemerintahan Trump mengatakan batas akhir kota harus diputuskan oleh pihak-pihak.

Negosiator senior Palestina Saeb Erekat mengatakan, "Pemerintah Guatemala telah memilih untuk berdiri di sisi yang salah dari sejarah, untuk memihak dengan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia, dan untuk mengambil langkah permusuhan terhadap rakyat Palestina dan dunia Arab."

Sebagian besar negara di dunia tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota dan mengatakan status terakhirnya harus diatur dalam perundingan damai.

(iml/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up