alexametrics

Militer Berbuat di Luar Batas, DK PBB Diminta Embargo Senjata Myanmar

7 Mei 2021, 16:06:29 WIB

JawaPos.com – Sekitar 200 organisasi non pemerintah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB bertindak kepada pemerintah Myanmar. Bukan sekadar mengecam, melainkan tindakan konkret berupa embargo senjata kepada junta militer yang mengambil alih kekuasaan 1 Februari lalu.

”Seharusnya tak ada pemerintah yang boleh menjual satu peluru pun ke junta militer.” Bunyi pernyataan bersama ratusan lembaga tersebut. Di antaranya, ada Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW).

Seruan itu muncul karena junta militer terus menggunakan senjata untuk membunuh rakyat yang seharusnya mereka lindungi.

Mereka tidak segan menembak demonstran dengan peluru asli. Bukan untuk melumpuhkan, melainkan dengan niat membunuh karena targetnya di titik vital seperti kepala, dada, dan leher. Lebih dari 750 demonstran meninggal dunia.

Menerapkan embargo senjata global kepada Myanmar adalah langkah minimal yang bisa dilakukan DK PBB guna menanggapi kekerasan junta militer. Lawrence Moss dari Amnesty International menegaskan bahwa kecaman dari komunitas internasional tidak memiliki efek sama sekali kepada junta militer.

Moss menegaskan bahwa sudah waktunya bagi DK PBB untuk menggunakan kekuatan uniknya dengan memberlakukan embargo senjata global yang komprehensif. Tujuannya adalah mencoba mengakhiri pembunuhan besar-besaran oleh junta militer.

Hal senada diungkapkan Louis Charbonneau dari HRW. ”Fakta bahwa DK PBB bahkan tidak memperdebatkan embargo merupakan pelepasan tanggung jawab yang mengerikan terhadap rakyat Myanmar,” tegasnya. Mengeluarkan kecaman ibarat melihat situasi di Myanmar lalu berjalan lagi seperti tidak terjadi apa pun.

Beberapa organisasi HAM pernah menyerukan hal tersebut beberapa bulan lalu, meski tidak semasif sekarang. Tapi, keinginan itu tidak bisa terlaksana karena Tiongkok dan Rusia mendukung junta militer. Dua negara adidaya tersebut memiliki hak veto di DK PBB dan bisa menganulir kesepakatan yang dibuat.

Sejak 1 Februari, DK PBB sudah mengadopsi empat pernyataan atas situasi di Myanmar. Tapi, setiap kali pernyataan itu keluar, Tiongkok melemahkannya. Senin (3/5) Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun menegaskan bahwa diplomasi adalah jalan keluar untuk Myanmar. Dia juga mendukung upaya ASEAN untuk mencari solusi. ”Kami tidak mendukung pemberian sanksi,” tegas Zhang seperti dikutip Agence France-Presse.

Sementara itu, di Myanmar situasi kian mencekam. Militer bergerak dari rumah ke rumah untuk menculik dan menembaki remaja dan para pemuda. Tujuannya satu, menimbulkan ketakutan agar tidak ada lagi massa yang turun ke jalan.

Editor : Edy Pramana

Reporter : (sha/c17/bay)

Saksikan video menarik berikut ini:





Close Ads