alexametrics

Rwanda, Seperempat Abad setelah Genosida

Tutsi maupun Hutu Masih Dibayangi Masa Lalu
7 April 2019, 22:45:59 WIB

JawaPos.com – Pada 7 April 1994, Rwanda berubah menjadi lahan pembantaian masal. Dalam seratus hari, setidaknya 800 ribu jiwa lenyap. Hingga kini, 25 tahun kemudian, luka tersebut masih membayangi. Meskipun, banyak upaya telah dilakukan untuk menghapus luka sejarah di Negeri Seribu Bukit tersebut.

USIA Jean-Claude Mutarindwa masih belasan tahun ketika kakaknya bersama puluhan warga Desa Giheta menyerbu penduduk Desa Ruseke yang hanya terpisah oleh lembah pada 1994. Ruseke adalah desa yang dihuni ratusan etnis Tutsi. Mereka menjadi target empuk kemarahan etnis Hutu setelah pesawat yang ditumpangi Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana ditembak jatuh.

Saat itu Mutarindwa memilih tetap tinggal di desa. Tak ikut rombongan pembantai yang ngluruk ke desa sebelah. Namun, rasa berdosa karena menjadi bagian dari kelompok pembantai tak pernah hilang dari benaknya. Rasa bersalah itu kembali mengusik dia ketika Gacaca, lembaga pengadilan desa, mulai mengadili keluarga dan tetangganya pada 2005. “Saya tahu, saya punya tanggung jawab untuk menanyakan kepada mereka (warga Desa Ruseke). Apa yang perlu kami lakukan agar bisa dimaafkan,” ujar Mutarindwa kepada AFP.

Sebelum tragedi berdarah itu pecah, warga Desa Giheta dan Desa Ruseke merupakan tetangga yang harmonis. Mereka hanya terpisah oleh lembah. Namun, lembah itu pula yang mempersatukan mereka selama ini. Warga kedua desa biasanya bertemu di lembah tersebut untuk berbagi kabar burung sembari mengisi air untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun, warga Giheta seakan menjelma menjadi setan haus darah ketika mendengar siaran propaganda dari pemerintah. Kata penghasut, kaum Tutsi merupakan penjajah yang tak ingin Hutu bebas memerintah. Pada hari itu juga, 70 penduduk Ruseke tewas. Mereka dibantai.

“Kami sangat terkejut. Orang-orang ini (pembantai, Red) biasanya berbagi obrolan bahkan minuman dengan kami,” ujar warga Ruseke Daphrosa Mukarubayiza. Perempuan 57 tahun itu kehilangan suami dan putranya dalam pembantaian tersebut.

Setelah petaka seratus hari yang menewaskan sedikitnya 800 ribu jiwa di seantero Rwanda itu berakhir, mereka saling menghindar. Air lembah memang masih menjadi sumber penghidupan mereka. Namun, warga kedua desa saling menghindar dengan mengatur giliran mengisi air.

Mereka memendam kecurigaan. Penduduk Ruseke takut orang-orang Giheta kembali kesetanan. Sebaliknya, warga Giheta khawatir penduduk Ruseke menyimpan rencana balas dendam. Karena itu, banyak yang ciut nyalinya saat Mutarindwa mengajak beberapa sejawat dari desanya berkunjung ke seberang lembah untuk memulai rekonsiliasi. “Saat pertama saya menyeberang, hanya ada seratus penduduk (yang ikut),” ungkap pria 42 tahun itu.

Ketika seratus orang itu kembali setelah membantu mengairi sawah warga Ruseke, barulah mereka sedikit lega. Kunjungan berikutnya, 200-an orang memberanikan diri ikut. Pada kunjungan ketiga, seluruh warga desa datang untuk meminta maaf.

Lambat laun warga kedua desa memutuskan untuk mengadakan pesta perdamaian. Mukarubaziya mengatakan bahwa warga Ruseke tak mau terjebak dendam yang tak berkesudahan. “Saya merasa siap untuk memaafkan. Jadi, saya minta Jean-Claude agar mau mengajak tetangganya berkunjung ke desa kami,” ungkapnya. Mukarubayiza merupakan teman satu gereja dengan Mutarindwa.

Dalam sebuah ajang rekonsiliasi, biasanya pelaku pembantaianlah yang lebih takut. Mereka khawatir dengan hukuman berat atau pembalasan. Termasuk para milisi yang kabur ke luar negeri pascatragedi berdarah tersebut. Para perjuang yang bergabung dengan tentara Rwanda atau Interahamwe, milisi sipil Hutu, masih bersembunyi karena takut diganjar hukuman berat oleh pemerintah.

Joseph Kabalindwi, milisi Forces Dé­mocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), juga takut saat pertama dideportasi ke pusat reintegrasi Mutobo. FDLR merupakan gabungan dari Hutu yang melarikan diri ke Kongo untuk tetap memberontak terhadap pemerintahan Presiden Paul Kagame.

“Sudah lama saya ingin pulang. Tetapi, kecemasan saya baru hilang setelah beberapa waktu,” ungkap pria 50 tahun itu.

Rumor yang tersebar di Kongo menyebutkan, hidup para pemberontak bakal langsung berakhir saat mereka menginjak tanah Rwanda. Tetapi, Kabalindwi justru mendapat sambutan yang ramah. Penghuni pusat reintegrasi itu diberi pendidikan selama tiga bulan, lalu diberi modal 60 ribu franc Rwanda untuk memulai hidup.

Beberapa orang bahkan memilih kembali ke perkemahan itu untuk mempelajari keterampilan baru. Misalnya, Twiringiyamana yang rajin datang di kelas menjahit. Kalau pendidikan kewarganegaraan dan program deradikalisasi, dia sudah setahun lalu. “Bagi teman saya yang masih berada di hutan, kalian seharusnya kembali dan memulai hidup baru. Kalian hanya membuang-buang waktu di sana,” ungkapnya.

Setiap April suasana hati penduduk Rwanda selalu gundah. Generasi muda pun menyadari hal itu karena mereka tak pernah bersua dengan kakek atau pamannya. Apalagi, masih ada puluhan ribu yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lebih tepatnya, menurut Genocide Fugitive Tracking Unit (GFTU), terdapat 72 ribu buron yang didakwa secara in absensia (tidak hadir dalam peradilan dan belum mendapatkan hukuman, Red). “Semua itu tidak mudah. Tidak semua negara dan institusi mau bekerja sama,” ujar Faustin Nkusi, Jubir National Public Prosecution Authority, lembaga yang menaungi GFTU.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (bil/c4/cak)




Close Ads