alexametrics

Trump Minta Negara-negara di Dunia tak Kriminalisasi Gay

6 April 2019, 12:38:57 WIB

JawaPos.com – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan memulai upaya untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap kaum gay di seluruh dunia. Namun kampanye tersebut mungkin merupakan cara untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia Iran.

Inisiatif baru ini masih dalam tahap perencanaan. Ia dilaporkan mau mendorong negara-negara yang masih melakukan kriminalisasi terhadap kaum gay untuk mengubah undang-undang mereka.

Komunitas gay masih menghadapi risiko penuntutan atau hukuman di puluhan negara, termasuk beberapa negara di di Afrika dan Timur Tengah.

Pemerintahan Trump telah menjadikan Iran sebagai bagian utama dari kebijakan luar negerinya, dan sering menyebut sebagai rezim penindas. Apalagi baru-baru ini ada laporan seorang pria gay digantung di depan umum di Iran pada Januari lalu.

Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell secara terbuka mengutuk kejadian itu. Dia juga diperkirakan akan memimpin proyek baru tersebut.

Grenell dan stafnya di Kedutaan Besar AS di Berlin menjadi tuan rumah pertemuan dengan 11 aktivis dari seluruh Eropa untuk membahas masalah dekriminalisasi. Inui menurut seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri kepada Vox.

“Pertemuan itu merupakan kesempatan untuk mendengarkan dan mendiskusikan ide-ide tentang bagaimana AS dapat memajukan dekriminalisasi status dan perilaku LGBT di seluruh dunia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri dilansir Vox.

Grenell adalah pejabat gay berperingkat tertinggi di pemerintahan. Dia sempat menjadi kontroversi karena ada di pemerintahan Trump dengan kebijakan-kebijakannya.

Lebih dari 70 negara di seluruh dunia masih mengkriminalisasi homoseksualitas. Ini menurut statistik 2017 dari Lesbian Internasional, Gay, Biseksual, Trans dan Intersex Association.

Inisiatif ini mungkin agak aneh datang dari pemerintahan Trump yang belum memprioritaskan perlindungan hak-hak LGBTQ. Namun pemerintahan Trump sebaliknya telah melembagakan kebijakan seperti larangan pasukan transgender, dan telah melakukan upaya untuk mengurangi perlindungan LGBTQ di tempat kerja dan di sekolah.

Pemerintah juga tidak memiliki catatan advokasi untuk hak-hak LGBTQ di arena internasional. Utusan khusus Kementerian Luar Negeri untuk orang-orang LGBT, sebuah posisi yang diciptakan pada tahun 2015 untuk mengadvokasi hak-hak gay di luar negeri, tetap kosong.

Pada 2017, AS memilih menentang resolusi bersejarah Dewan HAM PBB yang mengutuk penggunaan hukuman mati untuk hubungan sesama jenis.

Tetapi AS mungkin merangkul upaya baru ini karena sekutu, khususnya yang di Eropa, cenderung mendukungnya. Dan itu bisa menjadi cara untuk membuat mereka meningkatkan kritik mereka terhadap Iran atas catatan hak asasi manusia rezim.

Editor : Dyah Ratna Meta Novia

Reporter : Verryana Novita Ningrum



Close Ads