Pasukan Indonesia di Gaza Tanpa Blue Helmet? Dino Patti Djalal Minta Pemerintah Beri Kejelasan

JawaPos.com - Rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza melalui Board of Peace (BoP) memunculkan pertanyaan baru. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, meminta pemerintah memberikan kejelasan apakah kontingen Indonesia akan tetap menggunakan atribut khas pasukan perdamaian PBB, yakni blue helmet, atau tidak.

Menurut Dino, kepastian soal penggunaan “helmet biru” bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut legitimasi, mandat, dan persepsi internasional terhadap misi tersebut.

“Kita perlu kejelasan dari Pemerintah apakah pasukan perdamaian Indonesia di Gaza akan menggunakan blue helmet sebagaimana biasanya pasukan perdamaian PBB. Kalau tidak, ini pertama kalinya pasukan perdamaian Indonesia tidak menggunakan blue helmets, dan perlu dijelaskan alasannya kepada publik,” kata Dino melalui catatan di akun X pribadinya.

Soal Mandat dan Legitimitas

Selama ini, keterlibatan Indonesia dalam misi penjaga perdamaian berada di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lengkap dengan atribut resmi termasuk helm biru. Jika dalam misi Gaza atribut tersebut tidak digunakan, publik berhak mengetahui dasar hukum dan mandat internasional yang melandasinya.

Isu ini menjadi penting karena Board of Peace bukanlah misi formal PBB, melainkan forum multilateral yang melibatkan sejumlah negara dengan kepentingan berbeda.

Dino mengingatkan agar Indonesia berhati-hati dalam menentukan posisi, termasuk memastikan bahwa partisipasi militer tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta tidak menimbulkan preseden yang membingungkan.

Selain aspek hukum, penggunaan atau tidaknya blue helmet juga berpengaruh pada persepsi di lapangan. Pasukan dengan atribut PBB biasanya dipandang sebagai pihak netral. Tanpa simbol tersebut, muncul pertanyaan mengenai status dan netralitas misi.

Di tengah situasi Gaza yang masih rapuh, dengan tantangan demiliterisasi dan keamanan yang belum sepenuhnya stabil, kejelasan mandat menjadi faktor krusial untuk menjaga kredibilitas Indonesia.

Dino juga menegaskan pentingnya transparansi kepada publik, mengingat isu Palestina memiliki sensitivitas tinggi di dalam negeri. Partisipasi Indonesia, menurutnya, harus tetap berpijak pada misi perdamaian dan tidak menyimpang dari tujuan utama mendukung kemerdekaan Palestina.

Hingga kini, pemerintah belum merinci secara terbuka skema operasional pasukan Indonesia dalam kerangka Board of Peace, termasuk soal atribut dan struktur komandonya.