alexametrics

Sharman Stone: Kekerasan Berdasar Gender Bukan Problem Rumah Tangga

1 Desember 2019, 22:01:08 WIB

Negara yang mendelegasikan seseorang untuk menangani isu pemberdayaan perempuan secara global bisa dihitung dengan jari. Jawa Pos punya kesempatan untuk berbincang dengan Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Gadis Sharman Stone tentang kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan.

Mochamad Salsabyl Adn, Surabaya

Tak banyak pemerintah yang punya duta besar atau utusan khusus untuk perempuan. Seberapa penting peran diplomat-diplomat ini?

Saat sebuah negara menunjuk duta besar untuk perempuan, artinya pemerintah sadar dan punya komitmen untuk memastikan kesetaraan gender di seluruh dunia. Bukannya Indonesia tak serius. Saya tahu Indonesia mempunyai menteri untuk perempuan sejak 1970-an. Jadi, Indonesia juga salah satu pionir dalam isu pemberdayaan perempuan. Di Australia, kami punya menteri untuk menangani isu perempuan secara domestik. Di sisi lain, saya mengurus isu perempuan secara internasional. Terutama wilayah Indo Asia Pasifik yang dekat dengan Australia.

Apa Indonesia perlu mengikuti langkah Australia?

Tentu saya akan senang jika ada rekanan sejawat di negara tetangga. Saya tahu Indonesia sudah menandatangani konvensi PBB tentang isu kesetaraan gender. Pemerintah Anda juga baru saja menaikkan batas minimal usia pernikahan. Dan, saya akan sangat senang jika ada yang bisa diajak bicara soal isu perempuan di tingkat regional dan internasional.

Bagaimana kita bisa memecahkan masalah kekerasan berdasar gender?

Hari ini (25/11, Red), 16 hari aktivitas dalam isu kekerasan berdasar gender baru saja dimulai. Agenda itu diperingati setiap tahun secara global untuk menegaskan bagaimana terancamnya perempuan dan anak-anak. Ancaman itu sering kali datang dari orang-orang terdekat seperti pasangan dan keluarga. Seseorang seharusnya tak diserang hanya karena jenis kelamin. Di Australia, satu perempuan terbunuh setiap minggu oleh pasangan atau mantan pasangan mereka. Di negara konflik seperti Syria, perempuan dan anak-anak menjadi korban. Di sana perempuan dijadikan alat perang. Melalui ethnic cleansing yang dilakukan dengan menghamili setiap perempuan.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tentu tak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu secepatnya. Namun, banyak yang bisa dilakukan dari berbagai aspek. Salah satunya, mengakui bahwa kekerasan berdasar gender bukan masalah rumah tangga, melainkan masalah sosial. Polisi harus menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sama seperti kasus-kasus lain. Pelaku harus mendapat ganjaran berat. Anak-anak juga mesti dididik untuk menghargai perempuan sebagai rekan setara.

Jadi, perempuan harus mendapat jabatan yang sama dengan laki-laki. Apa kompetisi tak sebaiknya adil tanpa pandang bulu maupun gender?

Saya tahu ide untuk membuat kebijakan seperti kuota khusus perempuan itu kontroversial. Tapi, saya mendukung ide tersebut. Kebijakan itu tak perlu kalau saja semua mendukung perempuan untuk berkarya dan memaksimalkan potensi mereka. Namun, perempuan menghadapi lebih banyak tantangan dalam melakukan hal itu. Baik di Australia, Indonesia, maupun negara lain. Menurut saya, perlu setidaknya 30 persen perempuan dalam parlemen, perusahaan, atau lembaga apa pun untuk membuat kinerja mereka berbeda.

Banyak negara yang sudah merasa dunia harus mempercepat pemberdayaan perempuan yang mungkin butuh 50–100 tahun. Kebijakan kuota itu akan memperpendek proses. Saya tahu beberapa perempuan menolak kebijakan tersebut. Mereka merasa bahwa posisi itu harus diraih dengan prestasi. Mereka merasa terlalu diistimewakan. Namun, secara logika, seharusnya 50 persen perempuan menjadi pemimpin. Sebab, 50 persen populasi adalah perempuan. Di Australia, kami sudah meminta agar staf pemerintahan harus punya 50 persen perempuan. Dan, itu hal yang bagus.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c18/dos



Close Ads