JawaPos Radar

Di Jerman, Ujaran Kebencian Bisa Didenda EUR 50 Juta

01/01/2018, 17:17 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Di Jerman, Ujaran Kebencian Bisa Didenda EUR 50 Juta
Facebook (Reuters)
Share this

JawaPos.com - Jerman mulai menegakkan undang-undang yang bisa menuntut situs di media sosial dalam menyebarkan kebencian, berita palsu, dan hal-hal ilegal didalamnya.

Situs yang tidak mau menghapus hal-hal yang jelas tidak diperbolehkan atau ilegal, akan didenda hingga EUR 50 juta. Undang-undang tersebut memberi waktu 24 jam untuk menghapus situs sejak diberi tahu bahwa situsnya mengandung hal-hal yang tidak baik, namun untuk kasus yang lebih kompleks jaringan akan mengidentifikasi hingga satu minggu.

Jaringan sosial media dan situs media dengan lebih dari dua juta anggota pengikut akan berada di bawah ketentuan hukum. Facebook, Twitter dan YouTube akan menjadi fokus utama dalam menjalankan hukum ini. Namun kemungkinan akan diterapkan juga pada Reddit, Tumblr dan jaringan sosial Rusia VK, dan kedepan mungkin akan mencakup ke Vimeo dan Flickr.

Undang-undang Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) disahkan pada akhir Juni 2017 dan mulai berlaku pada awal Oktober. Jaringan sosial media diberikan waktu sampai akhir tahun 2017 untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan NetzDG.

Seruan untuk memunculkan polisi sosial media ini muncul setelah beberapa kasus di mana berita palsu dan materi rasis disebarkan melalui perusahaan media terkemuka di Jerman. Kementerian kehakiman Jerman mengatakan, akan membuat formulir yang tersedia di situsnya. Ini dapat digunakan warga negara untuk melaporkan konten yang melanggar undang-undang NetzDG.

Selain memaksa perusahaan media sosial untuk bertindak cepat, NetzDG mengharuskan mereka menerapkan struktur keluhan yang komprehensif sehingga pos dapat segera dilaporkan ke staf. Facebook dilkabarkan telah merekrut beberapa ratus staf di Jerman untuk menangani laporan tentang konten yang melanggar NetzDG, mereka memantau apa yang diunggah oleh orang.

Undang-undang tersebut juga memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa menilai undang-undang ini menahan orang untuk bebas berpendapat dan berbicara.

Hukum Jerman adalah contoh paling ekstrem dari upaya pemerintah dan regulator untuk mengendalikan perusahaan media sosial. Banyak dari mereka mendapat sorotan karena menyebarkan propaganda dan materi sensitif lainnya.

(iml/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up