Pemerintah Bangun Proving Ground Bertaraf Internasional di Bekasi

Jaga Kualitas Udara Lewat Uji Emisi
31 Oktober 2022, 17:02:19 WIB

JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) atau proving ground. Kerja sama ini menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang didukung Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan kehadiran proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat, akan meningkatkan daya saing otomotif Indonesia di kancah global. “BPLJSKB di Bekasi tersebut akan menjadi proving ground bertaraf internasional pertama di Indonesia. Melalui skema KPBU, menunjukkan bahwa negara mendapatkan ruang pendanaan yang efisien dan investor turut mendapatkan kesempatan berkontribusi dalam pembangunan,” kata Budi Karya dalam sambutannya yang dipantau secara daring, Senin (31/10).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno bersama pihak PT Indonesia International Automotive Proving Ground dan PT PII. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta.

Menurut Budi, pembangunan proving ground tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan standar keselamatan kendaraan bermotor di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu juga sebagai upaya menjaga kualitas udara melalui pengendalian tingkat emisi yang dapat melindungi lingkungan di Indonesia.

Dalam hal ini, Kemenhub telah menetapkan konsorsium PT Indonesia International Proving Ground diantaranya PT Gobel Indonesia, PT Bintang Pradipa Persada, Toyota Tsusho Corporation, Japan Overseas Infrastructure, PT Hutama Karya, Astra Daihatsu Motor.

“Proving Ground Bekasi dilandasi oleh Association of Southeast Asian Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA) sektor otomotif, di mana pengujian kendaraan bermotor mengikuti standar United Nations Economic Commission for Europe Vehicle Regulations,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menuturkan pembiayaan proyek proving ground ini menggunakan skema KPBU availability payment atau KPBU AP. Skema tersebut merupakan bentuk dari inovasi pendanaan agar proyek-proyek tak seluruhnya bergantung pada APBN.

“Dengan cara mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur hingga dapat terus mengurangi beban ketergantungan kepada APBN,” ujar Luki.

Lebih lanjut, Luky menjelaskan implementasi KPBU telah didukung oleh Kemenkeu sejak lebih dari satu dekade melalui penyediaan berbagai fasilitas fiskal. Kemenkeu menyediakan enabling environment, project development facilities (PDF), dan memberikan dukungan kelayakan serta penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero.

“Per Oktober 2022, ketiga fasilitas fiskal tersebut telah berhasil mentransaksikan 25 proyek KPBU Indonesia dengan nilai investasi sekitar Rp 156 triliun,” tandas Luky.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : R. Nurul Fitriana Putri

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads