alexametrics

Menteri PUPR Ajukan Anggaran Rp 115 T, Lebih Rendah dari Usulan Awal

24 Juni 2020, 14:15:18 WIB

JawaPos.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 115,58 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/6). Basuki menyebut, berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 8 Mei 2020, pagu indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp 115,58 triliun.

Angka ini turun dibandingkan usulan indikatif Surat Menteri PUPR Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 18 Maret 2020 yakni sebesar Rp 140 triliun. Basuki menuturkan, kementeriannya pun menyederhanakan program dari 13 program pada 2020 menjadi 5 program pada 2021.

“Kelima program tersebut, antara lain dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, serta perumahan dan kawasan permukiman,” katanya dilansir dari Antara.

Dasar redesain program Kementerian PUPR yakni visi-misi Presiden Joko Widodo dan lima fokus prioritas pembangunan tahun 2020-2024. Pertimbangan lainnya yakni tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, serta tugas dan fungsi Kementerian PUPR berdasarkan Perpres 27/2020 dan Permen PUPR 13/2020.

Basuki menerangkan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Fokus pembangunannya pada empat hal. Pertama, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi.

Kedua, reformasi sistem kesehatan nasional. Ketiga, reformasi sistem jaringan pengaman nasional. Terakhir, reformasi sistem ketahanan bencana.

Dari tujuh prioritas agenda pembangunan 2021, Kementerian PUPR akan menggarap enam di antaranya. Pertama, ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Ketiga, SDM berkualitas dan berdaya saing. Keempat, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.

Kelima, lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Keenam, stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

“Sebagai contoh prioritas stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, kita ditugasi untuk membangun perbatasan dan pintu lintas batas negara,” pungkas Basuki.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Antara



Close Ads