alexametrics

Pemerintah Harus Memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pasif

Menuju 95 Persen Desa Berinternet Cepat
21 November 2021, 23:50:00 WIB

JawaPos.com – Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi sebuah hal yang tidak bisa dinafikan. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi menuntut pemerintah memfasilitasi pembangunan infrastruktur pasif.

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Leonardi pemerintahan Presiden Jokowi telah membuat kebijakan kongkret untuk mendukung akselerasi penggelaran jaringan telekomunikasi di Indonesia. Kebijakan itu juga dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 Presiden Joko Widodo. Di sana dinyatakan bahwa 95 persen desa di seluruh Indonesia dapat menikmati internet berkecepatan tinggi karena kebutuhan akan jaringan telekomunikasi sangat vital.

“Presiden menegaskan kembali arahannya agar transformasi digital dapat segera terwujud dengan segera melakukan percepatan perluasan akses, siapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis,” ungkap Leonardi.

Menurut Leonardi mau tidak mau, suka atau tidak suka, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) harus siap untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur pasif sebagai salah satu infrastruktur vital bagi tersedianya jaringan telekomunikasi. Salah satu infrastruktur pasif yang sangat vital dibutuhkan untuk menata kabel udara adalah ducting atau gorong-gorong.

Pada UU Cipta Kerja dan turunannya juga sudah menerangkan mengenai perizinan berusaha di daerah. Hal itu tertuang dalam PP nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kemudian terdapat pulang Permendagri nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan PP nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran beserta PM Kominfo no 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

“Aturan mengenai retribusi, sewa lahan, sewa jaringan utilitas terpadu (SJUT) beserta pengawasannya sudah ada di UU Cipta Kerja dan turunannya. Tinggal kita kawal pelaksanaannya di lapangan. Sebab ada perbedaan antara pelaksanaan di masing-masing wilayah. Seperti di Jakarta berbeda dengan di Jogja,” terang Leonardi.

Editor : Ilham Safutra




Close Ads