alexametrics

Ibu Kota Baru Harus Kedepankan Energi Terbarukan

21 Agustus 2019, 21:35:34 WIB

JawaPos.com – Rencana pemindahan ibu kota baru tidak lagi sekadar wacana. Presiden Jokowi pun sudah meminta izin kepada wakil rakyat pada Sidang Tahunan MPR 2019, pekan lalu.

Dalam pidatonya ketika itu, Jokowi memastikan ibu kota baru itu akan memiliki konsep yang lekat dengan modernisasi serta ramah lingkungan. “Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil,” paparnya.

Konsep itu harus didukung semua pihak. Tidak hanya dari pemerintah. Perlu dukungan dari pihak swasta. Sebab pembangunannya menggunakan dana pemerintah seminim-minimnya.

Pemikiran itu apresiasi oleh Victor Wirawan selaku Founder Baran Energy. Dia mengatakan, salah satu bentuk kota modern yaitu tidak lagi bergantung pada energi fosil. Melainkan sudah mengedepankan teknologi energi baru terbarukan (EBT). “Jika itu terjadi, era bebas polusi udara dan green city sudah dimulai,” kata Victor kepada JawaPos.com, Rabu (21/8).

Sementara itu, dari draf ibu kota baru yang diterima JawaPos.com, pemerintah nantinya akan membangun kota dengan membawa simbol indentitas negara. Salah satunya dengan Monumen Pancasila.

Dalam draf itu juga disebutkan konsep kotanya akan compact dan smart. Artinya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berstandar internasional akan diterapkan. Pemerintah juga akan berkolaborasi antara arsitektur modern dengan local wisdom.

Salah satunya, ibu kota nantinya akan dilengkapi dengan moda transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya dengan membangun kembali Mass Rapid Transit (MRT) seperti yang ada di Jakarta.

Sebelumnya Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebutuhan investasi untuk ibu kota baru sekitar Rp 485 triliun. Dana tersebut tidak akan sepenuhnya diambil dari APBN. “Investasi bisa dari APBN, APBD, BUMN, maupun swasta,” ujar dia, Jumat (16/8). Dana investasi itu dihitung dengan asumsi luas lahan ibu kota mencapai 40 ribu hektare dan dirancang dihuni 1,5 juta orang. “Itu kebutuhan investasi selama lima tahun ke depan. Peran APBN adalah Rp 93 triliun,” ungkapnya.

Editor : Ilham Safutra



Close Ads