alexametrics

Libatkan Swasta, Bangun 3,9 juta Rumah untuk MBR dengan Skema KPBU

15 Agustus 2019, 08:30:06 WIB

JawaPos.com – Pemerintah berupaya menurunkan backlog rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rencananya sepanjang 2020 hingga 2024 akan dibangun 3,9 juta unit rumah. Untuk mencapai semua itu dibutukan dana sekitar Rp 780 triliun.

Agar pembangunan itu tercapai dan MBR pun bisa memiliki rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sejumlah formula. Di antaranya dengan mengedepankan Public Private Partnership (PPP) atau yang lebih dikenal dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

“Kemampuan anggaran Pemerintah hanya mampu memenuhi 30 persen dari total pembiayaan. Oleh karena itu, perlu adanya skema pembiayaan alternatif dalam penyediaan perumahan melalui keterlibatan sektor swasta,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PIPUP) Eko Djoeli Heripoerwanto yang membacakan statemen Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Pernyataan itu dikemukakan di acara Workshop Public Private Partnership (PPP) for Affordable Housing di Jakarta, Rabu (14/8).

Eko Djoeli melanjutkan, salah satu isu dan kendala utama dalam proses penyediaan perumahan yang terjangkau adalah tren urbanisasi yang memberi dampak pada tingginya kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan. Saat ini lebih dari 55 persen orang Indonesia tinggal di kota-kota. Laju urbanisasi itu saat ini sebesar 2,3 persen, sehingga diperkirakan pada 2030 mendatang lebih dari 73 persen orang Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan.

Dengan begitu, harga tanah akan tinggi di perkotaan. Semua itu akan menjadi tantangan utama dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau. Biaya pengadaan tanah juga mengambil porsi besar dari investasi para pengembang perumahan.

“Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui dukungan finansial maupun non-finansial serta melalui reformasi kebijakan terkait pembiayaan perumahan akan menjadi sangat penting,” bebernya.

Dengan demikian, imbuh Eko Djoeli, dukungan yang bisa diberikan pemerintah antara lain dengan pemanfaatan tanah milik negara, milik pemerintah daerah, dan swasta untuk pembangunan hunian dengan skema KPBU. Pembangunan hunian dengan skema KPBU utamanya menyasar untuk pengembangan hunian vertikal di perkotaan yang lahannya terbatas. Skema KPBU dapat digunakan dalam pembangunan hunian berimbang untuk pengembangan area seperti konsep superblok.

“Konsep superblok bertujuan untuk memberikan solusi penyediaan rumah MBR agar tidak jauh dari pusat keramaian dan ekonomi. Di dalamnya harus dijamin bahwa ada sebagian hunian yang dibangun untuk MBR,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen PIPUP Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pelaksanaan KPBU bidang perumahan telah dilaksanakan di banyak negara. Harapannya pemerintah Indonesia dapat belajar mengadaptasi konsep pelaksanaan itu.

“Kenya dan India sudah menerapkan KPBU bidang perumahan. Di Indonesia saat ini masih persiapan, nanti akan dilelang pekerjaannya pada 2020,” tandasnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Igman Ibrahim

Close Ads