alexametrics

Tunggu SK Menteri PUPR, Tarif 16 Ruas Tol Naik Dalam Waktu Dekat

10 November 2019, 13:06:33 WIB

JawaPos.com – Sebanyak 16 ruas tol sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan penyesuaian tarif. Perubahan tarif tersebut menyusul tol Jakarta–Tangerang yang lebih dulu naik pada 2 November.

Tahun ini ada 17 ruas jalan tol yang telah mencapai batas 2 tahun hak mereka untuk mengajukan peninjauan ulang alias kenaikan tarif. Salah satunya, ruas Jakarta–Tangerang dan Jagorawi yang masing-masing mencapai batas 2 tahun surat keputusan (SK) tarif pada awal 2019. Namun, baru Jakarta–Tangerang yang disetujui untuk menaikkan tarif.

Sementara itu, SK tarif 15 tol lainnya berakhir pada akhir 2019, pada periode September hingga Desember 2019. Di antaranya, ruas Kertosono–Mojokerto dan Makassar Seksi IV yang SK tarifnya mencapai 2 tahun pada September 2019. Kemudian, ruas Cikampek–Palimanan dan Gempol–Pandaan mencapai 2 tahun SK tarif pada Oktober 2019 serta ruas Pasirkoja–Soreang yang mencapai umur SK tarif 2 tahun pada Desember 2019.

Sedangkan 10 ruas tol mencapai umur SK tarif 2 tahun pada November 2019. ”Kami mempertimbangkan banyak hal sebelum menaikkan tarif. Selain SPM (standar pelayanan minimal, Red) yang terpenuhi, kami juga memantau respons dari masyarakat terhadap rencana kenaikan tersebut,” jelas Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit kemarin (9/11).

Dia menjelaskan, persetujuan kenaikan tarif memang tidak melulu harus mengikuti jadwal habisnya SK tarif setiap BUJT (badan usaha jalan tol) yang berumur 2 tahun. Setelah ruas Jakarta–Tangerang disetujui, saat ini Kementerian PUPR dalam proses menyetujui perubahan tarif untuk tiga ruas tol lain. Yakni, Jagorawi, Mojokerto–Kertosono, dan tol Makassar Seksi IV. ”Mojokerto–Kertosono dalam proses, sudah di meja Pak Menteri. Kita tunggu beliau tanda tangan penyesuaian tarif,” jelas Danang.

Kenaikan tarif setiap tol berada di kisaran 6,5 persen. Hal itu berdasar perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi berada di kisaran 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, 2 tahun menjadi 10 persen.

Dalam Undang-Undang Pengusahaan Jalan Tol, Danang menjelaskan bahwa pemerintah menjamin hak BUJT untuk menyesuaikan tarifnya berdasar inflasi. ”Tapi, sekali lagi perhitungan inflasi ini kan di masing-masing daerah,” katanya.

Danang mengatakan, semua BUJT berhak mengajukan kenaikan tarif. Setelah pengajuan diterima Kementerian PUPR, akan dilakukan audit apakah pengelola ruas tersebut sudah memenuhi SPM pelayanan jalan tol. Kemudian, disertai pertimbangan-pertimbangan lain. ”Ada beberapa yang mengajukan, tapi karena belum memenuhi, kita tunda dulu. Kami minta mereka perbaiki dulu,” jelasnya.

SPM jalan tol ditentukan dari berbagai aspek. Mulai kondisi fisik jalan –meliputi keretakan, lubang, dan kerataan– sampai aspek layanan seperti kecepatan transaksi di gardu, waktu tempuh rata-rata, kondisi lingkungan, dan kualitas rest area.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : tau/c10/fal



Close Ads