alexametrics

Hadapi Bonus Demografi, Perlu Sertifikat Kompetensi Tenaga Konstruksi

8 Desember 2020, 10:35:20 WIB

JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik lokal, regional, maupun nasional. Apalagi, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, salah satunya dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nanang Handono Prasetyo mengatakan untuk menghasilkan kualitas infrastruktur yang baik, maka diperlukan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang andal dan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana diatur pada Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2). Menurutnya, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga kerja konstruksi menjadi diperlukan untuk mempersiapkan bonus demografi pada 2024 mendatang.

“Untuk menghadapi bonus demografi tersebut kita harus berbenah dan bersiap diri dari mulai sekarang. Kita mengharapkan, proporsi demografi semestinya terbanyak diisi oleh lulusan Pendidikan menengah keatas yang memiliki kualifikasi untuk bekerja dan berkontribusi di tengah masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (8/12).

Nanang menyebut, hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia pada periode 2019-2024 yaitu upaya Untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,

Ia melanjutkan, dukungan itu kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan dan upaya strategis dari Direktorat kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan dibidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Salah satu terobosan yang dibuat untuk mempercepat pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.129/SE/Dk/2020 Tentang Pemberian Kompetensi Tambahan Dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Dan Calon Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik dan Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi.

Ia menambahkan, pada pelaksanaannya diperlukan kerjasama dan dukungan dari seluruh stakeholder terkait, agar setiap kebijakan dapat di implementasikan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

“Kerjasama yang baik akan meningkatkan kinerja pembinaan konstruksi nasional untuk meraih mimpi Indonesia 2045 sebagai Negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur melalui pembangunan Infrastruktur yang merata di seluruh tanah air,” tutupnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri


Close Ads