alexametrics

Pemerintah Bubarkan BPWS, Fungsi Kembali ke Kemenhub-PUPR

1 Desember 2020, 16:48:40 WIB

JawaPos.com – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) menjadi satu di antara sepuluh lembaga nonstruktural (LNS) yang dibubarkan pemerintah. Fungsi lembaga yang telah berdiri selama 12,5 tahun itu dikembalikan ke kementerian terkait.

BPWS dibubarkan lewat Perpres 112/2020 bersama sembilan lembaga lainnya. Yakni, Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, serta Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Juga, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komnas Lansia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Dengan pembubaran tersebut, fungsi BPWS dikembalikan ke dua kementerian terkait. Yakni, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Termasuk pendanaan, pegawai, aset, dan arsip yang dimiliki lembaga itu. Proses pengalihannya harus diselesaikan dalam setahun.

Hingga kemarin (30/11), pemerintah belum angkat bicara soal pembubaran lembaga-lembaga tersebut.

”Selasa 1 Desember jam 10 konferensi pers resmi pemerintah terkait pembubaran LNS,” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat dimintai konfirmasi.

Anggota Komisi V DPR Syaifuddin menyambut positif langkah tegas Presiden Jokowi dalam membubarkan BPWS. Namun, dia berharap pembubaran itu tak mengurangi komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan di Madura. ”Khususnya di kawasan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu),” tuturnya.

Syaifuddin mengakui, peran BPWS selama ini kurang maksimal. Selain hanya dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt) selama tujuh tahun, BPWS juga tidak mampu menjembatani perbedaan pandangan tiap kepala daerah terkait pengembangan wilayah Suramadu. Hal itu berdampak pada terganjalnya berbagai program percepatan pembangunan. Misalnya, pengadaan lahan maupun pembangunan infrastruktur penunjang lainnya.

Dia melanjutkan, pembubaran BPWS sebaiknya tidak mematahkan harapan masyarakat terkait upaya percepatan pembangunan. Sebab, lembaga itu sempat jadi tumpuan warga Madura yang ingin melihat percepatan pembangunan kawasan Madura. Pendirian BPWS sejatinya merupakan langkah maju pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Madura. ”Kami berharap pembubarannya tidak menjadi indikator lunturnya komitmen pemerintah,” ucapnya.

Legislator asal dapil Madura itu sempat menyurati Jokowi untuk menata kelembagaan BPWS. Dia telah menerima balasan surat tersebut dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Surat tertanggal 31 Maret 2020 itu menyebutkan bahwa Presiden Jokowi berkomitmen mempertahankan BPWS, bahkan memperluas kewenangannya. Namun, akhir November 2020, justru terbit perpres pembubaran BPWS. ”Kami yakin Presiden Jokowi dan jajarannya punya alasan kuat terkait pembubaran BPWS ini,” kata Syaifuddin.

Politikus PKB tersebut berharap pembubaran BPWS diikuti langkah konkret pemerintah dalam membangun kawasan Suramadu dan sekitarnya. Pengembalian mandat BPWS ke Kementerian PUPR maupun Kementerian Perhubungan tidak membuat percepatan pembangunan kawasan Madura kembali sebatas angan-angan.

BPWS dibentuk lewat Perpres 27/2008 yang kemudian diubah lewat Perpres 23/2009. Fungsinya untuk mengembangkan wilayah Suramadu. Dulu, area kerja lembaga itu terbagi menjadi dua. Yakni, kawasan kaki Suramadu sisi Madura (KKSM) dan kawasan kaki Suramadu sisi Surabaya (KKSS). Seiring dengan berjalannya waktu, penataan wilayah Surabaya diserahkan ke Pemkot Surabaya. Praktis, area kerja BPWS berkurang. Grand design yang dulu disusun pun pudar.

Ada beberapa grand design yang menjadi misi BPWS. Di antaranya, membangun central business district, permukiman, Islamic centre, dan pengembangan destinasi wisata. Grand design tersebut membutuhkan pembebasan lahan di wilayah Madura dan Surabaya. Namun, pembebasan lahan itu tak kunjung tuntas. Dampaknya, realisasi grand design terhambat.

Baca juga: Mencari Solusi Konkret demi Madura

Di sisi lain, BPWS memberdayakan UKM di empat kabupaten di wilayah Madura. Program itu termasuk pengembangan nonfisik. Banyak program yang terealisasi dan berjalan di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Humas BPWS Faisal Yasir enggan berkomentar soal keputusan pemerintah membubarkan BPWS. Dia hanya menegaskan, banyak program BPWS yang sudah tercapai. Baik program nonfisik maupun fisik. Capaian itu tercatat secara terperinci. ”Terkait kebijakan pemerintah, itu wewenang pimpinan untuk berkomentar,” kilahnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : byu/lum/riq/c18/oni


Close Ads