Baleg DPR Setuju Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023

24 November 2022, 05:31:44 WIB

JawaPos.com–Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

”Karena itu perubahan UU IKN dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas seperti dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan ada enam fraksi yang menerima revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023. Yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sedangkan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menolak revisi UU IKN masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 serta Fraksi Partai Nasdem belum mengambil keputusan.

”Untuk RUU Pengadaan Barang dan Jasa, tujuh fraksi menerima, satu menolak, dan satu sedang mendalami materi RUU,” ujar Supratman Andi Agtas.

Supratman mengatakan, fraksi yang menerima RUU Pengadaan Barang dan Jasa masuk Prolegnas 2023 yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Fraksi Partai Demokrat menolak dan Fraksi Partai Nasdem sedang mendalami materi RUU tersebut.

Dalam Raker tersebut, anggota Baleg DPR Desy Ratnasari mengatakan, revisi UU IKN dibutuhkan untuk terwujudnya optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas kerja pemerintah dalam pembangunan IKN. ”Untuk RUU Pengadaan Barang dan Jasa sangat penting karena banyak temuan yang menjerat pihak-pihak terkait pengadaan barang dan jasa,” ucap Desy.

Karena itu menurut dia, dibutuhkan RUU Pengadaan Barang dan Jasa untuk membangun sistem yang transparan, akuntabel dalam pengadaan barang-jasa. Kehadiran RUU tersebut sebagai payung hukum dan rencana kerja para pemangku kepentingan terkait proses pengadaan barang dan jasa.

”Melalui RUU ini dapat dibuat sistem yang tertib, akuntabel, dan transparan agar masyarakat terpercaya pada kehadiran lembaga negara,” ujar Desy.

Selain itu, Raker Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD tersebut juga menyepakati bahwa revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.

 

 

 

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads