alexametrics

Jaringan Internet IKN Pakai Teknologi 5G

21 Januari 2022, 13:38:17 WIB

Bupati Kena OTT, Pemkab PPU Tunggu Regulasi Perizinan

JawaPos.com – Sejumlah pihak mempertanyakan keberlangsungan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Ada yang mengkhawatirkan kelanjutan pembangunan IKN terganggu setelah Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK Rabu (12/1) lalu.

”Potensi terganggu bisa terjadi karena perizinan, terutama izin prinsip pada lokasi pembangunan IKN, menjadi wewenang kepala daerah. Nah, kalau kepala daerah berhalangan akibat kasus pidana, bagaimana?” kata beberapa tokoh masyarakat PPU kepada Kaltim Post kemarin.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU Ahmad Usman mengatakan, saat ini Pemkab PPU menunggu UU IKN yang di dalamnya memerinci batas wilayah. ”Apakah 100 persen wilayah Kecamatan Sepaku masuk IKN Nusantara. Jika 100 persen, menjadi kewenangan otorita untuk mengelola seluruh wilayah tersebut,” ujar Ahmad Usman.

Namun, lanjut dia, jika masih ada sebagian wilayah Kecamatan Sepaku yang tidak masuk IKN Nusantara, perizinan dan lainnya akan menjadi kewenangan Pemkab PPU. Sepanjang Otorita IKN Nusantara belum berlaku, menurut dia, semua perizinan tetap mengikuti regulasi Pemkab PPU. Apakah kekosongan kepala daerah berpengaruh pada perizinan? Ahmad Usman menyatakan, kaidah umumnya tidak ada kekosongan pimpinan daerah walaupun satu detik. ”Akan ada pejabat yang ditunjuk dan memiliki kewenangan yang sama. Sehingga dapat dipastikan proses-proses perizinan dan hal lainnya berjalan simultan sesuai regulasi,” tegasnya.

Dari Senayan, DPR meminta pemerintah menyosialisasikan UU IKN setelah aturan tersebut diundangkan. Pemerintah bisa membentuk tim sosialisasi terbaik yang akan memberikan penjelasan kepada publik. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. ”Tim sosialisasi harus segera dibentuk dan secara masif menyampaikan kepada publik,” terang Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar kemarin.

Pemerintah juga perlu menyiapkan aturan turunan dari UU IKN. Tujuannya, aturan itu dapat segera diimplementasikan serta menjadi payung hukum pemindahan dan pembangunan infrastruktur IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). Dia mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada seluruh ASN mengenai mekanisme dan skema pemindahan ke IKN. Dengan begitu, para ASN yang akan dipindahkan ke Kaltim dapat mempersiapkan diri. Apalagi, jumlah ASN yang dipindahkan diperkirakan 116.157 orang. Ada juga 2.356 pejabat struktural.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : lum/dee/tau/ari/c19/oni

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads