alexametrics

Bangun Ibu Kota Baru, Pusat Pastikan Tak Ada Penggusuran Warga

20 Agustus 2020, 14:37:33 WIB

JawaPos.com – Penduduk yang menetap di 11 desa dan 4 kelurahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), otomatis menjadi bagian warga ibu kota negara (IKN) baru. Berdasarkan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pemukim di Sepaku pada 2018 mencapai 36.161. Mereka masuk kawasan inti pusat pemerintahan IKN baru. Kelak, mereka akan menyatu dengan aparatur sipil negara (ASN) kementerian/lembaga negara yang turut dipindah.

Pemerintah pusat memastikan, penduduk di Sepaku tidak akan digusur. Demikian disampaikan Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rudy Soeprihadi Prawiradinata.

Warga setempat, lanjut dia, yang sebelumnya mendiami wilayah di atas lahan seluas 256 ribu hektare, semuanya akan menjadi bagian dari penduduk IKN baru.

Baik penduduk yang berdomisili di Kecamatan Sepaku di PPU maupun yang mendiami wilayah di Kecamatan Samboja, Muara Jawa, hingga Loa Kulu di Kukar. Kebijakan itu diambil untuk memastikan IKN baru sebagai kota yang inklusif atau membaur dengan daerah setempat. “Tapi tentunya dalam pengembangannya, harus dengan kontrol yang baik. Jadi growth-nya harus dipastikan,” katanya seperti dikutip Kaltim Post, Kamis (20/8).

Untuk diketahui, kawasan inti pusat pemerintahan IKN baru akan dipusatkan di Kecamatan Sepaku. Menurut peta perencanaan pemindahan IKN, kawasan inti pusat pemerintahan berdiri di atas lahan seluas 256,142, 72 hektare. Sementara kawasan pusat pemerintahan nasional membutuhkan lahan seluas 5.644 hektare.

Kawasan ini direncanakan berada di Kelurahan Pemaluan dan Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Jumlah penduduk di Kelurahan Pemaluan sebanyak 1.539 orang dan Desa Bumi Harapan sebanyak 1.849 orang. (selengkapnya lihat grafis).

Ditemui terpisah, Camat Sepaku Risman Abdul berharap, warga Sepaku menjadi bagian dari penduduk IKN nantinya. Mereka tidak dipindahkan atau digusur. Menurut dia, mayoritas penduduk Sepaku merupakan eks transmigran dari Pulau Jawa. Mereka mendiami wilayah tersebut sejak 1975. Telah lama menggarap lahan pertanian dan perkebunan yang di wilayah yang didominasi hutan tersebut.

“Kita enggak tahu ke depannya seperti apa. Kami juga masih menunggu keputusan pemerintah. Karena pusat inti pemerintahan nanti akan berada di PPU,” jawab dia

. Pada konsultasi publik pertama membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), di Samarinda pada 13 Agustus 2020, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra memastikan tidak ada permukiman atau perkampungan di wilayah calon IKN yang akan tergusur saat pembangunan nanti.

Prinsipnya, terang dia, pembangunan IKN baru akan dilakukan tidak dengan tergesa-gesa. Dengan proses yang cukup lama. Meniru pemindahan IKN di Malaysia. Dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada akhir tahun 90-an. Yang membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Pun demikian dengan pemindahan IKN di Korea Selatan, dari Seoul ke Sejong pada pertengahan tahun 2000-an. Yang memerlukan waktu hingga 18 tahun. “Enggak ada masalah gituan (penggusuran) warga. Justru salah satu alasan dipilih, karena enggak ada masalah gituan (penggusuran). Sudah dipertimbangkan,” janji dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, sebagian besar ASN di Jakarta akan dipindah ke IKN pada 2024. Dengan syarat, harus melalui uji kompetensi terlebih dahulu. “Ada uji kompetensi, jadi minimal ASN yang akan ke ibu kota baru itu dipastikan punya kemampuan,” katanya, beberapa waktu lalu.

Uji kompetensi itu, kata Tjahjo, dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan yang cocok dengan tugas-tugas kementerian dan lembaga ketika mulai beraktivitas di ibu kota baru. “Jadi dicek (uji kompetensi) secara internal. (Untuk yang tidak lulus uji) itu nanti (posisi pekerjaannya), yang jelas semua pindah ke sana karena tidak ada perwakilan kementerian dan lembaga di Jakarta,” kata Tjahjo.

Selain uji kompetensi, KemenPAN-RB juga sedang mendata jumlah ASN yang akan pensiun sampai 2024. ASN yang akan memasuki masa pensiun direncanakan tidak akan ikut pindah ke ibu kota baru. “Kami menata lebih dulu, sekaligus mengecek data ASN yang akan pensiun ada berapa, jangan sampai nanti menjelang 2023–2024 pensiun tetapi tetap dikirim ke sana, ya, mau ngapain,” ujarnya. Adapun total ASN kementerian/lembaga yang saat ini berada di Jakarta sebanyak 118.000 orang. Namun ada sekitar 17 persen pegawai yang akan pensiun pada tahun 2023–2024 yang bertepatan pada tahun perpindahan ibu kota ke Kaltim.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Mohamad Nur Asikin




Close Ads