alexametrics

Kelanjutan Ibu Kota Baru Tunggu RAPBN

Anggaran Negara Tersedot untuk Pandemi
17 Juni 2020, 13:23:33 WIB

JawaPos.com – Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) tersendat. Sebab, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lebih difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan belum bisa memastikan anggaran IKN baru.

Dengan kondisi pandemi yang menyedot anggaran, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait wacana IKN. ”Soal IKN, kita akan lihat di nota keuangan 2021 karena sekarang sedang kami buat (susun). Fokus presiden dan pemerintah sekarang atasi Covid,’’ ujarnya melalui video conference kemarin (16/6).

Pemerintah, kata Menkeu, terus menakar berbagai kemungkinan. Proyeksi tersebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depan. ”Nanti assessment kita terhadap 2021 berdasar situasi 2020 akan menentukan bagaimana langkah ke depan. Namun, presiden sudah menyampaikan berkali-kali, fokus kita adalah Covid-19 dan memulihkan ekonomi masyarakat,’’ urai Ani, sapaan Sri Mulyani.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, apabila IKN bisa memulihkan perekonomian, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun penarikan investasi, hal itu bisa menjadi pertimbangan. Namun, apa keputusan yang diambil pemerintah terkait IKN, akan dijawab saat Presiden Jokowi menyampaikan RAPBN 2021 di DPR Agustus mendatang.

Di sisi lain, meski pembahasan terkait IKN tertunda, tidak berarti proses pembangunannya berhenti total. Sampai saat ini memang tidak ada penggarapan fisik apa pun yang terkait dengan pembangunan wilayah IKN. Khususnya sejak ada pandemi Covid-19. Terlebih, UU IKN sebagai landasan hukum belum menunjukkan tanda-tanda akan disahkan.

Namun, proses pembangunan salah satu fasilitas pendukungnya, yakni Bendungan Sepaku Semoi, tetap berlanjut. Progres pembangunan bendungan tersebut disampaikan Direktur Bendungan Kementerian PUPR Arie Erlangga kemarin. ’’Sekarang sedang proses lelang dan hari ini (kemarin, Red) sudah masuk usulan penetapan pemenang,’’ terang dia.

Dalam waktu dekat, pemenang lelang diharapkan bisa ditentukan dan masuk masa sanggah. Bila tidak ada sanggahan, pemenang lelang bisa segera menandatangani kontrak. Berdasar data di LPSE Kementerian PUPR, nilai pagu untuk bendungan tersebut mencapai Rp 676,7 miliar. Rencananya, bendungan itu memiliki daya tampung 11 juta meter kubik air.

Mengenai pembebasan lahannya, kata Arie, saat ini masih tahap perencanaan yang juga menghitung kebutuhan lahan. Ujungnya adalah penetapan lokasi di mana bendungan itu akan dibangun.

Menurut Arie, Bendungan Sepaku Semoi awalnya tidak termasuk daftar proyek strategis nasional sesuai Perpres 56/2018. ’’Ini sedang kami usulkan untuk bisa masuk ke dalam revisi perpres,’’ katanya. Target selesai maksimal 2024.

Data yang diperoleh Jawa Pos, rencana pembangunan Bendungan Sepaku Semoi ada sejak 2018. Atau setahun sebelum Presiden Jokowi memutuskan Kaltim sebagai lokasi IKN. Rencana tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2018. Perbup itu berisi tentang rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten PPU 2016–2035.

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : dee/byu/c7/fal



Close Ads