alexametrics

Penjualan Lahan di Wilayah Calon Ibu Kota Baru Tak Bisa Seenaknya

16 Agustus 2020, 18:32:39 WIB

JawaPos.com–Penjualan lahan di kawasan calon ibu kota negara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa seenaknya. Namun, harus ada izin guna meminimalisir masalah di kemudian hari.

”Untuk meminimalisir persoalan setelah penjualan lahan, saya sudah menerbitkan aturan tentang pengetatan penjualan lahan, sehingga semua transaksinya wajib diketahui bupati guna mendapat persetujuan atau tidak, jadi tidak bisa seenaknya menjual tanah,” ujar Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud seperti dilansir dari Antara di Penajam pada Minggu (16/8).

Aturan yang telah diterbitkan tersebut adalah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual Beli dan Peralihan atas Hak Tanah di lokasi IKN Kabupaten PPU. Perbub tersebut diterbitkan karena persoalan lahan menjadi permasalahan terbesar hampir di setiap daerah.

”Termasuk di Kabupaten PPU yang usianya baru 18 tahun. Terlebih daerah ini kemudian ditunjuk sebagai lokasi IKN yang baru,” ujar Abdul Gafur Mas’ud.

Untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang mungkin terjadi pada masa mendatang, dia mengambil berbagai langkah strategis sebagai upaya antisipasi, salah satunya adalah melalui perbub tersebut.

”Perbub ini diterbitkan selain untuk menekan konflik atau menghindari saling klaim atas tanah, juga untuk meredam lonjakan harga karena disadari bahwa prospek di Kabupaten PPU akan melonjak drastis, baik prospek ekonomi, pendidikan, sosial budaya, teknologi, dan prospek lain,” papar Abdul Gafur Mas’ud.

Bupati juga mengatakan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas lahan dilakukan kepala desa, lurah, dan camat. Mereka mendapat tugas melakukan monitoring perkembangan wilayah dalam penguasaan tanah, terutama di setiap transaksi jual beli lahan.

Di sisi lain, menurut bupati, dengan ditunjuknya Kabupaten PPU sebagai lokasi IKN baru, pemerintah pusat juga sudah harus siap memberikan anggaran khusus untuk daerah sebagai bentuk dukungan percepatan mewujudkan rencana tersebut.

”Hal ini perlu dilakukan agar semua persiapan yang perlu dikerjakan dapat dilakukan tanpa harus menggunakan dana daerah. Pusat jangan hanya selalu terima beres, bahkan terkadang menyalahkan daerah, padahal tidak mengimbangi anggaran prioritas terkait IKN baru ini,” ucap Abdul Gafur Mas’ud.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bupati PPU Aji Sofyan Effendi yang juga pakar ekonomi Kaltim mengatakan, perbup tersebut harus diikuti semua pihak dan sifatnya mengikat. Sebab, persoalan lahan merupakan persoalan sensitif yang bisa memicu berbagai macam konflik baik vertikal maupun horizontal.

”Perbup ini dibuat agar semua pihak memahami bahwa betapa pentingnya masalah keamanan dan kestabilan di daerah,” ujar Aji Sofyan.

Fakta menunjukkan betapa banyak daerah di Indonesia yang rusuh akibat persoalan tanah yang ujung-ujungnya melahirkan konflik sosial, sehingga akan berdampak pada kerugian yang bukan hanya dialami daerah, tetapi juga sampai pemerintah pusat.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara



Close Ads