alexametrics

PKS: Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Ugal-ugalan

14 Januari 2022, 18:58:29 WIB

JawaPos.com – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ( RUU IKN) di DPR RI ugal-ugalan dan menegasikan partisipasi masyarakat.

“Kami menyayangkan pembahasan RUU IKN di Pansus DPR ugal-ugalan dan menegasikan partisipasi masyarakat,” ujar Pipin kepada wartawan, Jumat (14/1).

Pipin mendapat informasi bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah misalnya bab, pasal dan ayat RUU IKN masih banyak belum selesai. Namun DPR malah bersiap membawanya ke rapat paripurna pada 18 Januari 2022 untuk disahkan menjadi UU.

“Banyak substansi yang belum dibahas. Namun Pengambilan Keputusan TK II sudah diajukan penjadwalannya di rapat paripurna 18 Januari mendatang. Pimpinan Pansus mau menargetkan hari Senin 17 Januari, sudah mengambil kelutusan TK I di Pansus, dan besoknya langsung dibawa ke rapat paripurna,” katanya.

Jika ini dilakukan, kata Pipin, maka berpotensi melanggar Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menegasikan hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam RUU IKN ini.

“Padahal banyak para ahli dari berbagai disiplin Ilmu mengingatkan agar pembahasan IKN jangan terburu-buru. Masterplan, Rencana Induk, masalah pertanahan dan pendanaan belum dibahas Pansus,” ungkapnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads