alexametrics

Anggota DPR Minta Pembahasan RUU IKN Petakan Potensi Konflik

14 Januari 2022, 17:30:40 WIB

JawaPos.com–Anggota Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda meminta pemerintah dan DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) memetakan potensi konflik antara masyarakat lokal dan pendatang.

”Saya sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan berharap dalam finalisasi RUU IKN, pemerintah dan DPR bisa memetakan kemungkinan persoalan konflik antara masyarakat lokal seperti Dayak, Kutai, Banjar, dengan migrasi para pendatang,” kata Rifqi seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (14/1).

Dia menekankan bahwa semua pihak tidak menginginkan terulang kembali konflik etnis yang terjadi di Kalimantan Barat, Sambas, Sanggau, dan Sampit. Oleh karena itu, RUU IKN harus mewadahi eksistensi lokalitas di Kalimantan seperti masyarakat adat dalam sebuah norma di RUU IKN.

”Dalam pembahasan RUU IKN harus dapat benar-benar dirumuskan satu norma yang baik agar lokalitas bisa diwadahi dan ditampung eksistensinya, termasuk eksistensi hukum adat mereka,” ujar Rifqi.

Menurut dia, Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN perlu mengundang perwakilan masyarakat lokal di Kalimantan, seperti Majelis Adat Dayat Nasional dan Kerukunan Keluarga Kutai, untuk diajak bicara dan mendengarkan aspirasi.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai masih ada beberapa waktu hari ke depan untuk merumuskan norma dalam RUU IKN untuk mewadahi lokalitas masyarakat lokal. Sehingga, potensi konflik tidak terjadi di ibu kota negara yang baru.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads