alexametrics

TNI-AL Pangkas Jalur Birokrasi agar Kapal Tak Perlu Antre Akses IKN

11 Juli 2022, 15:03:11 WIB

Sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, mobilitas angkutan barang dan orang di kawasan tersebut meningkat. Baik di jalur darat maupun laut. Jika tidak dikawal secara ketat, pasokan material bisa terhambat.

ILHAM WANCOKO, Balikpapan

”KALAU bisa mudah, kenapa harus dipersulit?” ujar Komandan Pangkalan TNI-AL (Danlanal) Balikpapan Kolonel Laut (P) Rasyid Al Hafiz. Peningkatan volume kapal penumpang dan kapal yang memuat logistik membawa kerawanan tersendiri.

Ibarat jalan tol, pesatnya pertambahan jumlah kendaraan tak sebanding dengan pertumbuhan lebar dan panjang jalan tol. Kondisi itulah yang menggambarkan perairan di sekitar Pelabuhan Balikpapan.

Berdasar data Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, rata-rata jumlah penumpang kapal sebelum ada IKN Nusantara hanya 250 orang per hari.

Kini melonjak menjadi 800–900 orang per hari. Begitu pula kapal logistik yang memuat berbagai material kebutuhan pembangunan IKN. Dari yang awalnya hanya satu kapal logistik per hari bisa mencapai lima hingga delapan kapal.

Peningkatan itu harus direspons dengan membuat sistem yang efektif dan efisien untuk munculnya berbagai masalah. ”Misalnya, kapal terlalu lama antre, kapal mogok, dan masalah-masalah lain,” terang mantan komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367 tersebut.

Tanpa membuat sistem, hambatan untuk pembangunan IKN bisa jadi muncul. ”Makanya, dibuat sistem untuk mengawal logistik IKN dari masuk pelabuhan hingga pengawalan sampai ke IKN,” lanjutnya. Mantan komandan KRI RE Martadinata 331 tersebut memanfaatkan Forum Komunikasi Maritim. Forum itu terdiri atas seluruh unsur maritim. Mulai KSOP, association of ship owner (asosiasi pemilik kapal), Danlanud Balikpapan, Dandim, Kapolres, wali kota, hingga DPRD. ”Danlanal dipercaya sebagai koordinatornya,” kata Rasyid.

Forum Komunikasi Maritim mendukung penuh pembangunan IKN dengan memangkas jalur birokrasi. Semuanya berkoordinasi untuk bisa membuat kapal tiba secepat mungkin. ”Memangkas waktu antre masuk ke pelabuhan,” ujarnya.

Untuk kapal yang membutuhkan prioritas, misalnya kapal logistik yang mengangkut material IKN, asosiasi pemilik kapal bisa langsung memberikan informasi. ”Saat kondisinya begitu, semua mengutamakan kapal bisa sandar,” jelas Rasyid. Selanjutnya, setelah bongkar muat, kodim dan polres bisa melakukan pengawalan hingga menuju ke IKN. Karena semua anggota forum, semua otomatis mengetahuinya. ”Sehingga pergerakan cepat,” ucapnya.

Jadi, sebenarnya forum tersebut tidak hanya mengawal masuk ke pelabuhan, tapi juga hingga transportasi darat. Rasyid menuturkan, pengawalan menyeluruh itu penting agar tidak terjadi hambatan. Hambatan di darat juga bisa memengaruhi proses bongkar muat di pelabuhan. ”Ini diantisipasi,” ujarnya.

Bila terjadi kecelakaan di laut, misalnya, Forum Komunikasi Maritim juga memiliki peran vital untuk merespons cepat. Rasyid mengatakan, beberapa waktu lalu ada kapal kandas yang perlu diatasi. ”Kita bergerak cepat untuk menariknya. Sembari menunggu air pasang,” ungkapnya. Kapal kandas termasuk kondisi rawan yang bisa membuat lalu lintas menuju pelabuhan terhambat.

Untuk mengantisipasi kerawanan di laut, sesuai dengan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dilakukan perkuatan maritim untuk mendukung IKN.

Hal itu diwujudkan dengan tidak hanya membuat sistem Forum Komunikasi Maritim, tapi juga meningkatkan pengawasan transportasi laut.

”Pengawasan ini dilakukan dengan triple check,” tegasnya. Pertama, Lanal Balikpapan memanfaatkan aplikasi Marine Traffic untuk mengawasi pergerakan automatic identification system (AIS) kapal. Pengawasan secara elektronik diperkuat kesepakatan dengan asosiasi pemilik kapal. ”Sepakat untuk secara terus-menerus menghidupkan AIS,” kata dia.

Selanjutnya, pengawasan elektronik menggunakan aplikasi GPS tracker hasil koordinasi dengan pemilik kapal. Posisi kapal selalu diinformasikan untuk memastikan sesuai dengan jalur. ”Ini pemilik kapal koordinasi dengan kita,” jelasnya.

Pengawasan disempurnakan dengan metode ketiga, yakni pengawasan secara visual di pos pengamatan. Jadi, dua hasil pengawasan elektronik itu dikombinasikan dengan pengawasan visual. ”Karena bisa jadi AIS dimatikan atau malah AIS ditinggal, tapi kapal berjalan. Bisa juga ada perahu nelayan yang sedikit menghalangi kapal. Semua kondisi kerawanan harus diantisipasi,” tuturnya.

Saat ini pos pengawasan tersebut sedang dalam proses pembangunan. Kendati infrastruktur belum selesai, pos pengawasan ini telah dilengkapi dengan tim reaksi cepat. Dua speedboat disiagakan untuk melakukan tindakan darurat atau respons lainnya. ”Kalau misalnya terjadi kebakaran di kapal atau kondisi darurat lain, petugas bisa langsung bertindak dalam hitungan menit,” ungkapnya.

Menurut Rasyid, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah juga dilakukan di Lanal Balikpapan. Misalnya kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO). ”Kami juga identifikasi kapal CPO hingga memastikan benar-benar CPO itu untuk konsumsi dalam negeri,” ujarnya.

Caranya, berkomunikasi dengan pemilik kapal meminta agar AIS dihidupkan. Lalu, GPS tracker juga benar-benar diinformasikan. ”Pemilik kapal ini sampai mengirim screenshot posisi kapal dari GPS tracker ke saya,” ujarnya.

Lalu, Lanal Balikpapan juga mengecek ke bea cukai, memastikan tidak ada pembayaran pajak untuk ekspor CPO. Serta meminta informasi ke KSOP memastikan bahwa izinnya ke dalam negeri. ”Saat itu izinnya berlabuh ke Kotabaru,” urainya.

Setelah itu, Rasyid menjelaskan, pengecekan langsung dilakukan dengan meminta bantuan dari Lanal Kotabaru. ”Saya minta dicek benar CPO itu masuk pabrik dan diolah menjadi migor untuk masyarakat,” ungkapnya.

Mengapa sampai seketat itu? Rasyid ingin memastikan masyarakat Indonesia benar-benar mendapatkan migor. Serta mendukung program pemerintah menurunkan harga migor. ”Kalau tidak seketat itu, bisa-bisa CPO ke luar negeri. Kami juga kena getahnya,” ungkap dia.

TNI-AL juga memiliki Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) di Jakarta. Pernah beberapa kali Pusinfomar memberikan informasi adanya kapal yang bergerak anomali, berpindah-pindah posisi. ”Saya langsung cek penyebab perpindahan posisi yang anomali itu,” ucapnya. Setelah dikomunikasikan dengan kapten kapal, ternyata kapal tersebut sedang mencari posisi tepat untuk lego jangkar. ”Hal sekecil ini pun terawasi,” ujarnya.

Sementara itu, Urlidkrim Pengamanan Fisik, Pengamanan Material, Dokumen, dan Instalasi Serma Laut Wahyudi menerangkan, peningkatan jumlah penumpang masuk Pelabuhan Balikpapan cukup signifikan. Peningkatan jumlah penumpang itu perlu diatur. Jangan sampai muncul masalah-masalah tertentu. ”Kami upayakan kenyamanan penumpang tidak terpengaruh,” tuturnya.

Untuk kapal logistik, lanjut Wahyudi, peningkatan juga terjadi cukup banyak. Sebelum IKN dibangun, jumlahnya hanya satu per hari. Namun kini bisa mencapai empat atau lima kapal per hari. ”Kalau yang logistik IKN, kami utamakan untuk bongkar muat terlebih dahulu,” tegasnya.

KAWAL IBU KOTA BARU: Prajurit TNI-AL bersama warga bergotong royong membangun posko pengamanan jalur logistik di Balikpapan. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)

Dengan meningkatnya jumlah penumpang dan kapal logistik, Wahyudi mengakui bahwa jam kerjanya juga terus bertambah. Bila sebelum IKN biasanya pukul 21.00 sudah pulang ke rumah, sekarang terkadang pukul 23.00 baru bisa beristirahat di rumah. ”Tapi tak mengapa. Saya memang ingin bertualang, apalagi bisa melayani masyarakat,” ucapnya.

Tapi, semua itu bisa dilakukan selama istri dan anak tidak protes mengapa selalu pulang terlalu malam. ”Kalau keluarga protes, saya juga bingung. Tapi, sudah biasa kok mereka, biasa ditinggal,” ujarnya lalu tersenyum.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c9/oni

Saksikan video menarik berikut ini: