JawaPos.com - Empat setelah Republik Indonesia diproklamirkan oleh proklamator Soekarno-Hatta, kondisi politik dalam negeri masih menuju dalam penataan. Ada sejumlah gerakan yang berupaya untuk makar. Salah satunya Negara Islam Indonesia (NII).
NII diproklamirkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, di Cisampak, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 75 tahun silam. Tepatnya 7 Agustus 1949.
Berdirinya NII kala itu menjadi peristiwa sejarah penting bagi Indonesia yang kontroversial.
Solahudin dalam buku “NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia” menuliskan proklamasi dari NII.
Salah satu bunyi proklamasi itu, “Kami umat Islam Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam.”
Dikutip dari buku “Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo” karangan Al-Chaidar disebutkan bahwa, Kartosuwiryo menganggap pendirian NII sebagai kelanjutan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Menurut Kartosoewirjo, Indonesia telah jatuh ke tangan musuh setelah Perjanjian Renville dan penangkapan pejabat pemerintah Republik Indonesia
Namun, bagaimana sejarah hingga terbentuknya Negara Islam Indonesia ini?
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintahan Republik Indonesia didominasi oleh kelompok nasionalis sekuler, meskipun kelompok Nasionalis Islam juga terlibat.
Pada Oktober 1945, Kartosuwiryo bersama beberapa anggota Masyumi, termasuk K.H. Wahid Hasyim dan Muhammad Natsir, mendirikan Partai Masyumi sebagai wadah politik untuk seluruh kelompok Islam.
Disadur dari buku “Bayang-Bayang Terorisme: Genealogi dan Ideologi Terorisme di Indonesia” karya Yudi Zulfahri disebutkan bahwa situasi politik Indonesia semakin memanas ketika Belanda melakukan agresi militer pertama pada 21 Juli 1947. Belanda menduduki beberapa kota besar di Indonesia.
PBB kemudian menyerukan gencatan senjata yang diikuti dengan Perjanjian Renville pada Januari 1948. Salah satu poin perjanjian itu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian Republik Indonesia.
Baca Juga: Puluhan Anggota NII di Badung Berikrar Setia NKRI
Kekecewaan terhadap hasil Perjanjian Renville mendorong Kartosuwiryo dan tokoh-tokoh Islam Priangan untuk mengadakan konferensi di Cisayong pada 10-11 Februari 1948.
Dalam pertemuan ini, mereka memutuskan untuk membekukan Partai Masyumi di Jawa Barat, membentuk pemerintahan baru untuk umat Islam di daerah tersebut, dan mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII).
Al-Chaidar dalam bukunya menyebutkan bahwa pada Mei 1948, kongres ketiga berlangsung di Cijoho, menyusun struktur kabinet di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo yang didaulat sebagai Imam.
Saat itulah mereka mendirikan Darul Islam (DI) atau yang kemudian sering dikenal sebagai Gerakan DI/TII.
Meskipun pemerintah Republik Indonesia berusaha menyelesaikan masalah NII secara damai, upaya-upaya ini gagal.
Yudi Zulfahri mencatat dalam bukunya bahwa gerakan DI/TII kemudian mendapat dukungan dari daerah lain, seperti Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakkar pada 20 Januari 1952, di Aceh oleh Teungku Daud Beureueh pada 20 September 1952, dan di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hadjar pada 1954.
Namun, seiring waktu, gerakan DI/TII mengalami kesulitan pendanaan dan dukungan masyarakat. Aksi-aksi teror yang dilakukan pasukan DI/TII, seperti penyerangan di kota-kota dan pembunuhan warga sipil, menimbulkan antipati masyarakat.
Strategi pagar betis yang diterapkan TNI pada 1960 berhasil mengisolasi pasukan DI/TII dan memutus rantai logistik mereka.
Akhirnya, pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo ditangkap dalam kondisi lemah. Penangkapan ini menandai berakhirnya huru-hara politik selama 13 tahun yang merusak pembangunan Jawa Barat.
Kartosuwiryo kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Dia dieksekusi pada 5 September 1962 di Kepulauan Seribu.
Meskipun gerakan DI/TII secara resmi berakhir dengan kematian Kartosuwiryo, pengaruhnya masih terasa hingga beberapa dekade kemudian. Pada 1970-an, gerakan Darul Islam dihidupkan kembali oleh para mantan tokohnya yang kemudian melahirkan berbagai gerakan Islam radikal di Indonesia. (*)