JawaPos.com - Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia di sektor kelautan dan perikanan. Kerjasama tertuang dalam bentuk nota kesepahaman antar kedua negara. Penandatanganan dilakukan antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup, Perairan dan Pertanian Kerajaan Arab Saudi, Abdurrahman Abdul Mohsen al-Fadhil di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3).
Menteri Susi menjelaskan poin utama pada kerja sama ini adalah pertukaran informasi karantina ikan dan pengamanan, mengingat standar produk dagang yang masuk ke Arab Saudi sangat tinggi. "Jadi kita pertama harus menyamakan persepsi untuk karantina ikan. Standarnya bagaimana dan seperti apa. Hal ini tentunya juga dibutuhkan pertukaran ahli dan teknologi pertukaran standar," ujar Susi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (3/3).
Menteri Susi menjelaskan saat ini belum ada spesifik investasi yang disepakati. Namun KKP berencana akan mengundang importir maupun pengusaha Arab Saudi untuk bertemu langsung dengan eksportir Indonesia dalam acara Marine Business Forum yang rutin digelar di KKP setiap bulannya.
Menteri Susi berharap kerja sama ini dapat mempermudah akses pemasaran produk perikanan Indonesia ke wilayah Timur Tengah, yang sebelumnya tidak menjadi tujuan utama ekspor produk kelautan dan perikanan.
"Jadi dengan adanya kerjasama ini, akan terbuka peluang untuk menambah tujuan ekspor perikanan Indonesia, terutama ke negara yang tidak punya wilayah laut atau negara yang wilayah lautnya kecil. Prospeknya akan sangat menarik ke depan," terang Susi.
Adapun kerja sama yang dilakukan ialah di bidang pembangunan kelautan dan perikanan seperti keamanan pangan dan karantina ikan, promosi dan pemasaran produk perikanan, pengelolaan dan konservasi sumber daya laut pesisir, pengetahuan dan penelitian terapan serta pelatihan teknis modern, dan pertukaran informasi dan pengalaman sebagai tambahan untuk pelatihan teknis modern.
Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk saling mendorong kunjungan oleh sektor publik dan swasta dan kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh para pihak.(cr2/JPG)