Anggaran Minim, Kemenkeu Ajak Swasta Bangun Infrastruktur

JawaPos.com – Pemerintah telah menemukan solusi untuk membiayai proyek Infrastruktur sampai tahun 2019 mendatang.

Ada dua skema pembiayaan, yaitu dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau kerja sama pemerintah swasta (KPS).

Skema ini kata Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho akan membantu pemerintah mengerjakan proyek infrastruktur sebesar Rp4.796 triliun.

“Ada skema KPBU. Itu solusi jawab tantangan sekaligus untuk merangkul pihak swasta. Skema ini bisa berkontribusi sekitar 36 persen dari total kebutuhan infrastruktur,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho ‎ saat dalam jumpa pers di Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/10).

Menurutnya, kementerian  telah menyediakan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investor. 

“Insentif fiskalnya untuk membuat proyek-proyek KPS lebih bankable, atau layak secara fiskal di mata investor. Bisa secara project development fund, viability gap fund, dan penjaminan yang dilakukan oleh PT PII,”ungkap Sonny.

Sony me‎nambahkan, PII ini akan menjadi pelaksana satu pintu untuk urusan penjaminan infrastruktur. Beberapa proyek infrastruktur dengan skema KPS telah berjalan. Salah satunya, dan yang terbesar adalah PLTU Batang, Jawa Tengah. 

“Statusnya sudah ground breaking. Menunggu financial closed,” tandas Sony.

PLTU batang merupakan proyek infrastruktur skala besar pertama yang dibangun dengan skema KPS dan diberi penjaminan oleh PT PII. (hyt/JPG)